Thursday, 18 Syawwal 1443 / 19 May 2022

Perempuan Afghanistan Menentang Perintah Wajib Cadar

Selasa 10 May 2022 00:45 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Esthi Maharani

Wanita mengenakan burqa.

Wanita mengenakan burqa.

Foto: EPA
Perintah wajib cadar jadi pukulan besar bagi hak-hak perempuan di Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Pemerintah Taliban telah mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan perempuan untuk memakai cadar. Seorang guru matematika, Arooza merasa sangat takut ketika ia dan temannya berbelanja di lingkungan Macroyan di Kabul.

Ketakutan itu muncul lantaran ia tidak mengikuti dekrit terbaru pemerintah Taliban. Ia pergi berbelanja hanya menggunakan syal besar yang ia bungkus untuk menutupi kepalanya dan wajahnya masih terlihat.

Dekrit baru mengenai aturan berpakaian untuk wanita yang tampil di depan umum dikeluarkan pada Sabtu lalu. Pemimpin garis keras Taliban Hibaitullah Akhunzada bahkan menyarankan perempuan tidak boleh meninggalkan rumah mereka kecuali diperlukan dan menguraikan serangkaian hukuman bagi kerabat laki-laki dari perempuan yang melanggar kode etik.

Itu adalah pukulan besar bagi hak-hak perempuan di Afghanistan, yang selama dua dekade telah hidup dengan relatif bebas sebelum pengambilalihan Taliban Agustus lalu.

Seorang pemimpin yang tertutup, Akhunzada jarang bepergian ke luar Kandahar selatan, jantung tradisional Taliban. Dia menyukai elemen-elemen keras dari kelompok yang berkuasa sebelumnya, pada 1990-an, ketika anak perempuan dan perempuan sebagian besar dilarang bersekolah, bekerja, dan kehidupan publik.

Seperti pendiri Taliban Mullah Mohammad Omar, Akhunzada memaksakan aturan yang ketat yang mengatasnamakan Islam dengan mengawinkan agama dengan tradisi suku kuno.

“Akhunzada telah mengambil tradisi desa suku di mana anak perempuan menikah ketika masuk usia pubertas, dan jarang meninggalkan rumah mereka, dan mengklaim sebagai tuntutan agama,” kata para analis.

Taliban telah terbagi antara pragmatis dan garis keras, karena mereka berjuang untuk transisi dari pemberontak ke badan pemerintahan. Sementara itu, pemerintah mereka telah menghadapi krisis ekonomi yang memburuk dan upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan dari negara-negara Barat telah gagal, terutama karena mereka belum membentuk pemerintahan yang lebih representatif, dan membatasi hak-hak anak perempuan dan perempuan.

Hingga saat ini, kelompok garis keras dan pragmatis dalam gerakan tersebut menghindari konfrontasi terbuka. Namun perpecahan semakin dalam pada bulan Maret, pada malam tahun ajaran baru, ketika Akhunzada mengeluarkan keputusan menit terakhir bahwa anak perempuan tidak boleh pergi ke sekolah setelah menyelesaikan kelas enam.

Dalam minggu-minggu menjelang awal tahun ajaran, pejabat senior Taliban mengatakan kepada wartawan bahwa semua anak perempuan akan diizinkan kembali ke sekolah. Akhunzada menegaskan bahwa membiarkan gadis yang lebih tua kembali ke sekolah melanggar prinsip-prinsip Islam.

Seorang tokoh Afghanistan terkemuka yang bertemu dengan kepemimpinan dan akrab dengan pertengkaran internal mereka mengatakan bahwa seorang menteri senior Kabinet menyatakan kemarahannya atas pandangan Akhunzada pada pertemuan kepemimpinan baru-baru ini. Dia berbicara dengan syarat anonim agar bisa berbicara dengan bebas.

Mantan penasihat pemerintah, Torek Farhadi, mengatakan dia yakin para pemimpin Taliban telah memilih untuk tidak berdebat di depan umum karena mereka takut persepsi perpecahan Taliban dapat merusak kekuasaan mereka.

“Kepemimpinan tidak melihat secara langsung beberapa hal tetapi mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak menjaganya, semuanya mungkin berantakan,” kata Farhadi. "Kalau begitu, mereka mungkin mulai bentrok satu sama lain,” ujarnya dilansir dari Alarabiya, Senin (9/5).

“Untuk alasan itu, para tetua telah memutuskan untuk bertahan satu sama lain, termasuk ketika sampai pada keputusan yang tidak dapat disetujui yang menyebabkan banyak kegemparan di dalam Afghanistan dan internasional,” tambah Farhadi.

Beberapa pemimpin yang lebih pragmatis tampaknya mencari solusi diam-diam yang akan melunakkan keputusan garis keras.

Sejak Maret, ada paduan suara yang berkembang, bahkan di antara para pemimpin Taliban yang paling kuat, untuk mengembalikan hak perempuan ke sekolah sambil diam-diam mengabaikan dekrit represif lainnya.

Awal bulan ini, Anas Haqqani, adik laki-laki Sirajuddin, yang mengepalai jaringan Haqqani yang kuat, mengatakan pada konferensi di kota timur Khost bahwa anak perempuan berhak atas pendidikan dan bahwa mereka akan segera kembali ke sekolah, meskipun dia tidak mengatakan kapan hal tersebut akan terwujud. Ia juga mengatakan bahwa perempuan memiliki peran dalam membangun bangsa.

"Anda akan menerima kabar baik yang akan membuat semua orang sangat bahagia, masalah ini akan diselesaikan di hari-hari berikutnya," kata Haqqani saat itu.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA