REPUBLIKA.CO.ID, SOFA -- Bulgaria tidak akan mendukung sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia jika negara Balkan itu tidak mendapat pengurangan dari usulan larangan membeli minyak Rusia, kata Wakil Perdana Menteri Assen Vassilev pada Ahad (8/5/2022) malam.
Pemerintah Uni Eropa pada Ahad (8/5/2022) bergerak lebih dekat untuk menyetujui sanksi keras terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina, tetapi menjadwalkan pembicaraan lebih lanjut pada Senin untuk mengetahui bagaimana memastikan negara-negara yang paling bergantung pada energi Rusia dapat mengatasinya.
"Pembicaraan akan berlanjut besok, Selasa (10/2/2022), pertemuan para pemimpin mungkin diperlukan untuk menyimpulkannya. Posisi kami sangat jelas. Jika ada pengurangan untuk beberapa negara, kami ingin mendapatkan pengurangan juga," Vassilev kepada televisi nasional BNT.
"Jika tidak, kami tidak akan mendukung sanksi. Tapi saya tidak berharap sampai itu, berdasarkan pembicaraan saat ini," katanya.
Hungaria yang terkurung daratan, Slowakia, dan Republik Ceska, yang semuanya sangat bergantung pada minyak mentah Rusia yang dikirim melalui jaringan pipa era Soviet menghadapi tantangan untuk mengamankan sumber-sumber alternatif dan telah meminta pengurangan larangan tersebut. Bulgaria juga telah meminta pengurangan.
Komisi Eropa mengusulkan perubahan pada Jumat (6/5/2022) untuk embargo awal yang direncanakan pada minyak Rusia untuk memberi tiga negara lebih banyak waktu untuk mengalihkan pasokan energi mereka, sementara Bulgaria tidak ditawari konsesi, kata sumber Uni Eropa.
Vassilev mengatakan, Bulgaria juga perlu mendapatkan pengurangan, karena satu-satunya kilang di pelabuhan Laut Hitam Burgas membutuhkan waktu untuk meningkatkan fasilitas de-sulfurisasi yang diperlukan untuk beralih ke pemrosesan hanya minyak mentah non-Rusia.
Kilang Neftochim Burgas, yang dimiliki LUKOIL Rusia adalah penyedia bahan bakar yang dominan di negara Balkan, yang termiskin di blok 27-anggota. Saat ini, setengah dari minyak yang diprosesnya berasal dari Rusia.
Kurangnya pengecualian akan menimbulkan risiko lingkungan yang serius ke wilayah Burgas atau memaksa kilang minyak untuk mengurangi pemrosesan, yang akan menciptakan defisit dan selanjutnya meningkatkan harga bahan bakar, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
