Tuesday, 23 Syawwal 1443 / 24 May 2022

Pemerintah Miliki Alternatif Pendanaan IKN melalui Obligasi dan Sukuk

Jumat 06 May 2022 11:06 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Prasasti bergambar peta Indonesia berdiri di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022).

Prasasti bergambar peta Indonesia berdiri di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022).

Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Otorita IKN dapat menerbitkan obligasi dan/atau sukuk sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah memiliki alternatif untuk melakukan pendanaan pembangunan ibu kota negara (IKN). Pertama pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara meliputi surat berharga syariah negara (SBSN) dan kedua surat utang negara (SUN).

Bahkan Otorita IKN dapat menerbitkan obligasi dan/atau sukuk sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pemerintah dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga

Untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menerbitkan obligasi dan/atau sukuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 

"Penerbitan obligasi dan/atau sukuk pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dilakukan dengan persetujuan Menteri dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 5 Ayat 2 dalam PP tersebut, Jumat (6/5/2022).

Sementara itu, dalam Pasal 9 PP tersebut disebutkan pemerintah dapat mengalokasikan belanja Kementerian/Lembaga atau Otorita Ibu Kota Nusantara digunakan pembiayaan proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN. Adapun alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pembiayaan proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud termasuk dalam rangka pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.

Selanjutnya, proses pengusulan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA