REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan berpidato di Dewan Keamanan pada Kamis (5/5/2022) waktu setempat. Guterres akan membawa isu mengenai langkah untuk mengatasi situasi di Ukraina.
Utusan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield sebagai presiden DK PBB pada Mei mengumumkan hal tersebut pada Selasa (3/5/2022). Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York, bahwa DK PBB jelas akan membahas perang Rusia di Ukraina seperti yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Guterres mengakhiri kunjungan ke Ukraina pekan lalu setelah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Ia melanjutkan seruannya untuk segera mengakhiri permusuhan dan mendesak bahwa semakin cepat perang ini berakhir, semakin baik.
Lebih dari 3.100 warga sipil di Ukraina telah tewas dan lebih dari 3.300 terluka sejak Rusia memulai perangnya pada akhir Februari. PBB memperkirakan sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Thomas-Greenfield mengatakan bahwa selain pertemuan Kamis membahas Ukraina, AS bermaksud mengadakan pemungutan suara pada rancangan resolusinya tentang Korea Utara (Korut). Tentang Korut diperkirakan akan menjatuhkan sanksi baru kepada Pyongyang sebagai pembalasan atas uji coba rudal berturut-turut yang telah dilakukan yang bertentangan dengan sanksi PBB yang ada.
"Kami sangat prihatin dengan situasi di sana, banyaknya pelanggaran resolusi Dewan Keamanan yang dilakukan DPRK, dan kami berharap agar dewan tetap bersatu dan mengutuk tindakan DPRK itu," katanya seperti dilansir laman Anadolu Agency, Rabu.
Dia mengacu pada Korea Utara dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea. Thomas-Greenfield mengimbau dewan pada Maret untuk mengencangkan sekrup di Korea Utara setelah uji coba menembakkan senjata yang diyakini sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM).
Dia kemudian mengatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh sistem senjata baru Pyongyang meluas ke hampir setiap negara anggota PBB. "Jelas bahwa DPRK telah meningkatkan provokasinya dengan impunitas sementara dewan tetap diam. Dan jelas bahwa tetap diam dengan harapan DPRK juga akan menahan diri adalah strategi yang gagal," ujarnya.
"Kita harus berporos ke yang sukses. Dewan Keamanan harus berbicara secara terbuka dan dengan satu suara untuk mengutuk tindakan melanggar hukum DPRK, dan mendorong DPRK untuk kembali ke meja perundingan," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
