REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Surat kabar yang dikelola lembaga pers mahasiswa Universitas Harvard menerbitkan editorial yang menyatakan dukungan terhadap gerakan boikot Israel. Mereka pun mendukung pembebasan Palestina.
"Kami bangga akhirnya memberikan dukungan kami untuk pembebasan Palestina dan BDS (boikot, divestasi, sanksi Israel). Kami meminta semua orang untuk melakukan hal yang sama," kata The Harvard Crimson Editorial Board dalam editorial berjudul "In Support of BDS and a Free Palestine" yang diterbitkan Jumat (29/4), dikutip laman Middle East Monitor pada Sabtu (30/4/2022).
The Harvard Crimson Editorial Board mengakui, sebelumnya mereka mengambil sikap skeptis tentang masalah BDS. Sekarang mereka sepenuhnya mendukung gerakan dan kampanye tersebut. Menurut mereka, bobot pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Israel terhadap Palestina membutuhkan gerakan semacam itu.
The Harvard Crimson Editorial Board mengungkapkan, pergeseran pola pikir itu dimungkinkan melalui kampanye pendidikan dan karya seni yang dipresentasikan oleh Palestine Solidarity Campaign universitas. Kelompok Palestine Solidarity Committee yang beranggotakan mahasiswa Harvard pendukung pembebasan Palestina, menyambut pergeseran sikap dewan editorial Harvard.
“Setelah berdekade-dekade perlawanan dari Palestina dan masyarakat sipil internasional serta kelompok mahasiswa, dewan (editorial Harvard) telah mendemonstrasikan komitmennya untuk mengetengahkan HAM dan pembebasan rakyat Palestina,” kata Palestine Solidarity Committee lewat akun Instagramnya.
Gerakan BDS dimulai pada Juli 2005. Tujuan utama kampanye BDS adalah memberi tekanan kepada Israel agar mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Jalur pertama yang ditempuh adalah melalui boikot, yakni melibatkan penarikan dukungan terhadap Israel dan perusahaannya yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Palestina. Lembaga olahraga, budaya dan kesenian, serta akademik Israel turut menjadi sasaran kampanye pemboikotan.
Kemudian divestasi adalah kampanye yang mendesak bank, dewan lokal, termasuk universitas, untuk menarik investasinya dari semua perusahaan Israel. Perusahaan-perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina juga dibidik.
Sementara sanksi merupakan kampanye yang bertujuan mendesak pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Dalam hal ini, para aktivis BDS juga akan menuntut pemerintah masing-masing agar mengakhiri transaksi perdagangan dengan Israel. Para pejabat Israel telah menuding gerakan tersebut sebagai anti-Semit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
