Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

Pemda Diminta Tetap Siaga Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Ahad 01 May 2022 07:08 WIB

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita

Ilustrasi. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA meminta pemerintah daerah (pemda) dan aparat keamanan tetap bekerja saat libur Hari Raya Idul Fitri.

Ilustrasi. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA meminta pemerintah daerah (pemda) dan aparat keamanan tetap bekerja saat libur Hari Raya Idul Fitri.

Foto: republika/mgrol100
Saat ini, di satu kabupaten, rata-rata terdapat lima kasus Covid-19 per hari. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA meminta pemerintah daerah (pemda) dan aparat keamanan tetap bekerja saat libur Hari Raya Idul Fitri. Kemendagri telah meminta pemda tetap siaga mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran. 

"Kepada pemda kami meminta agar tetap siaga merespons, jika ada indikasi kenaikan Covid karena mudik Lebaran," ujar Safrizal dalam siaran pers, Sabtu (30/4/2022). 

Baca Juga

Dia menuturkan, saat ini, di satu kabupaten, rata-rata terdapat lima kasus Covid-19 per hari. Apabila tiba-tiba terdapat lonjakan 25 kasus per hari karena libur Lebaran berarti mengalami kenaikan sebanyak lima kali lipat. 

"Nah, terhadap situasi ini kita minta respons dari Satgas dan pemda (untuk melakukan) pencegahan sedini mungkin. Lakukan relokasi secepat mungkin, supaya jangan terus berkembang. Jaga terus kesehatan dan pemda tetap terus siaga,"kata Safrizal. 

Di sisi lain, ia mengeklaim, penyebaran Covid-19 di luar Jawa-Bali menunjukkan tren yang membaik. Hal ini dilihat dari 131 daerah telah masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. 

Daerah yang masuk dalam level 1 itu diperbolehkan berkegiatan dengan kapasitas 100 persen. Namun, pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) lebih ketat. 

"Hari ini angka leveling daerah semakin membaik. Jumlah kasus memang masih ada, tapi sudah sedikit, kemudian angka kematian terus menurun. Terus menurun bukan berarti tidak ada kasus, less case doesn’t mean zero case. Masih ada kasus, artinya sepanjang masih ada, kita masih ada potensi naik turunnya. Kalau kita tidak taat prokes kasus bisa naik lagi, tapi kalau kita konsisten, kasus bisa menurun terus," tutur Safrizal. 

Selain itu, lanjut dia, pada penetapan PPKM terakhir, terdapat 29 daerah di Pulau Jawa yang masuk dalam kategori level 1. Sementara daerah yang berada di level 2 disebut makin membaik, walaupun masih ada dua daerah di Jawa-Bali yang berada di level 3. 

Karena itu, Safrizal mengimbau, bagi daerah yang masih berada di Level 2 dan 3 harus aktif mengecek kondisi penanganan pandemi, seperti kapasitas vaksin dan penanganan lainnya. Dia mencontohkan, terhadap daerah dengan kasus Covid-19 sebanyak lima per hari dan masih berada di level 3, masih perlu respons dan gencar tracing per harinya. 

"Normal di era pandemi itu berada di level 1, tetapi harus tetap menerapkan prokes. Di Jawa-Bali sendiri maupun di luar Jawa-Bali sudah tidak ada yang level 4. Artinya sudah tidak ada yang pembatasan berat," kata Safrizal yang juga wakil ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19. 

Terkait kebijakan saat Idul Fitri, pemerintah memperbolehkan masyarakat melakukan halal bihalal. Namun, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat terkait potensi penularan saat makan bersama pada momen tersebut. 

Safrizal menekankan, masyarakat harus memperhatikan sejumlah aturan dalam menjalankan aktivitas perayaan Lebaran nanti seperti halal bihalal. Salah satunya terkait persentase pembatasan kehadiran masyarakat berdasarkan level PPKM di daerahnya masing-masing. 

Kebijakan tersebut diterapkan agar memudahkan petugas melakukan tracing bila terjadi kasus. "Kalau dia level 3 hanya boleh 50 persen dari kapasitas ruangan. Untuk kategori level 2, (hanya boleh) 75 persen, dan untuk level 1 boleh 100 persen. Tetapi untuk ketentuan di atas 100 orang berkumpul, diminta untuk tidak makan-makan di tempat," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA