REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan Anggota Partai Buruh bersama ORI KSPSI, KSPI, KPBI, KSBSI, SPI dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional serta forum guru honorer, konsorsium miskin kota (UPC), JALA PRT, buruh migran, dan ojol akan menggelar aksi May Day hari ini di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, massa aksi berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.
"Di tengah para buruh yang mayoritas sudah pulang kampung. Partai buruh dan organ serikat buruh melakukan aksi di KPU untuk menyerukan tiga tuntutan," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/4).
Dalam tuntutannya, buruh meminta KPU menyelenggarakan Pemilu jurdil. Mereka juga meminta KPU mengkampanyekan tolak politik uang dan didiskualifikasi sebagai Parpol peserta Pemilu. Para buruh juga meminta KPU melaksanakan Pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024.
Selain menggelar aksi di depan Kantor KPU, massa aksi juga akan berkumpul di bundaran HI untuk menyuarakan dua tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan-bahan pokok serta menolak rencana kenaikan BBM Pertalite dan elpiji 3 Kg.
"Karena selama 3 tahun, upah minimum riil buruh tidak pernah naik dan daya beli buruh merosot tajam sebesar 30 persen. Sehingga kenaikan harga bahan pokok, BBM, elpiji 3 Kg akan mencekik buruh dan rakyat kecil," tegasnya.
Selain itu, para buruh juga tetap akan menyuarakan menolak omnibus law UU Cipta kerja. Said mengatakan, para buruh akan mogok nasional jika pemerintah dan DPR memaksa membahas kembali UU Cipta Kerja.
"Bilamana Pemerintah dan DPR memaksakan membahas kembali UU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan Partai Buruh serta elemen serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan yang lain akan melakukan mogok nasional yang diikuti jutaan kaum buruh," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
