REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melihat masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di antaranya, masih lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan dan beragamnya sikap nahasa para pelaku diplomasi bahasa.
"Dalam dua tahun terakhir banyak pihak melakukan berbagai upaya internasionalisasi Bahasa Indonesia, namun masih sektoral dan dilakukan secara terpisah. Untuk menguatkan posisi Bahasa Indonesia diperlukan sinergi semua sektor dan antaraktor diplomasi bahasa,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, E Aminuddin Aziz, Jumat (29/4/2022).
Terkait usulan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, Aminuddin menawarkan “strategi lompatan katak”, yaitu mencari lompatan lain atau arena lain yang lebih luas untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Namun, kata dia, langkah tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menegaskan, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan perwujudan jati diri dan upaya meningkatkan daya saing bangsa.
“Bahasa Indonesia juga sebagai salah satu aset daya lunak atau soft power Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi publik,” ungkap Faizasyah.
Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Luar Negeri dimana diplomasi Indonesia dituntut untuk anticipate, adaptive, dan agile. Faizasyah juga mengharapkan partisipasi masyarakat dengan menjadikan dan meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri, menyoroti tantangan internal dalam internasionalisasi bahasa Indonesia, dengan munculnya bahasa gaul yang digunakan dalam pergaulan di masyarakat. Fikri khawatir hal tersebut dapat menghilangkan identitas ke-Indonesia-an.
Untuk itu, dia mendorong agar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dimanfaatkan untuk penguatan internasionalisasi. Menurut dia, sudah saatnya para pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia dipersyaratkan memperoleh sertifikat UKBI. Demikian pula untuk proses naturalisasi warga asing.
“Upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan sebuah keputusan bersama DPR RI dan pemerintah. Komisi X mendorong penerapan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan maupun sebagai pelajaran wajib dalam kurikulum,” jelas Fikri.
Mendukung strategi lompatan katak yang ditawarkan Aminuddin, Fikri mendorong agar Bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa internasional ke PBB. Ia juga berharap agar Kemendikbudristek lebih gencar mengkampanyekan program literasi bahasa.
"Bila perlu semangat 'Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing' diperkuat dengan payung hukum,” tegas Fikri.
Dosen bahasa di King’s College London, Nick Andon, menyampaikan pentingnya belajar bahasa selain untuk tujuan komunikasi, juga untuk memperkaya kemampuan diri. “Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat layak untuk dijadikan bahasa di tingkat regional seperti ASEAN," ujar Nick yang juga pembelajar BIPA di Inggris.
Ketersediaan peta jalan internasionalisasi Bahasa Indonesia juga ditegaskan oleh penanggap ketiga, seorang penulis dan sastrawan nasional, Rois Rinaldi. Dia mengingatkan agar pemerintah memberikan sebuah peta sehingga setiap pihak dapat memahami perannya masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
