REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah kabar yang menyebut ia menyatakan pemerintah telah gagal. Menurut Mahfud, berita itu ditulis oleh para penyebar hoaks.
"Para pembuat hoaks membuat dan menulis macam-macam hoaks yang tidak saya nyatakan di dalam program 'Adu Perspektif' yang ditayangkan Detik TV akhir pekan lalu," ujarnya lewat akun Instagram Mahfud MD, Kamis (28/4).
Mahfud mengaku hanya berbicara tentang tantangan setelah Pemilu 2024. Tantangan itu seperti masalah polarisasi ideologi, korupsi, dan penegakan hukum. Sehingga, pada 2024 harus dipilih pemimpin yang strong leader dan bisa menyatukan.
"Tapi, para penyebar hoaks ada yang sengaja menulis ngaco seperti ini: Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lain-lain. Padahal, itu semua tak ada dalam omongan saya, baik secara eksplisit maupun implisit," katanya.
Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, para pembuat dan penyebar hoaks kalau dalam istilah agama adalah 'pemakan bangkai'.
Ia lalu menuluruskan pernyataannya yang benar. "Saya bilang, tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan Pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi akan habis masa jabatannya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan," ujarnya.
"Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi lemah atau gagal, tetapi karena memang ada agenda konstitusional, yakni Pemilu untuk memilih Presiden, dan Pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi."
Adapun dua masalah yang dihadapi ke depan, menurut Mahfud, pertama adalah polarisasi (sub) ideologi dan merajalelanya korupsi serta lemahnya penegakan hukum. "Ingat, dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden sehingga tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa Pemerintah sekarang gagal."
Persepsi itu, menurut Mahfud MD, tidak tepat. "Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, logikanya maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu. Mari kita runut."
Soal korupsi dan penegakan hukum misalnya, tak bisa dibantah bahwa kedua masalah tersebut selalu menjadi problem semua Presiden. Pak SBY dulu bertekad memimpin sendiri perang melawan korupsi, malah secara resmi beliau memperkenalkan istilah mafia hukum sebagai pengganti istilah mafia peradilan.
"Tapi masih banyak pejabat dan politisinya yang korupsi gede-gedean."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
