Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

Gerindra Dukung Kebijakan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng Termasuk CPO

Kamis 28 Apr 2022 21:55 WIB

Red: Andri Saubani

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Foto: Istimewa
Gerindra berharap krisis minyak goreng di Tanah Air bisa segera teratasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dengan tegas melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, termasuk crude palm oil (CPO). Gerindra berharap krisis minyak goreng di Tanah Air bisa segera teratasi.

"Kelangkaan migor (minyak goreng) dan tingginya harga migor di pasaran akan dapat diatasi dengan keputusan Presiden tersebut. Karena itu, persoalan yang timbul di masyarakat dapat segera teratasi," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Baca Juga

Menurut dia, keputusan tersebut akan berakibat baik pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri serta implikasinya rakyat dapat menikmati minyak gorengdengan harga terjangkau. Kebijakan tersebut, tambahnya, adalah prioritas Pemerintah agar kedaulatan Indonesia sebagai negara terbesar produsen CPO tidak lagi dipertanyakan.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut akan berdampak dengan menurunnya pendapatan negara dari ekspor CPO, bahkan produksi CPO bisa menurun, termasuk minyak goreng. "Yang akibatnya serapan terhadap tandan buah segar (TBS) dari para petani sawit akan berkurang, sehingga pendapatan para petani sawit pun akan menurun," ujarnya.

Namun, katanya, kebijakan yang mendahulukan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri harus didahulukan karena tidak ada kebijakan sempurna tanpa menimbulkan persoalan. Kebijakan soal larangan ekspor CPO tersebut menimbulkan dua sisi, yakni ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan.

Wakil Ketua MPR itu mengajak semua pihak mendukung kebijakan larangan ekspor CPO karena keputusan Presiden sudah dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, dia mengatakan perlu kesediaan para pengusaha sawit untuk tidak mempersoalkan keputusan Presiden melarang ekspor CPO.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA