REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait kondisi pemberantasan korupsi. Mahfud mengatakan secara kuantitatif KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tidak lebih jelek dari KPK periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo.
"KPK itu kalau dilihat secara kuantitatif, pekerjaan Pak Firli dan kawan-kawan itu tidak lebih jelek dari KPK sebelumnya," kata Mahfud dalam diskusi survei nasional Indikator Politik Indonesia, Kamis (28/4/2022).
Dirinya menjelaskan, secara kuantitatif jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK periode saat ini tidak jauh berbeda dengan KPK periode lalu. Bahkan KPK juga tidak segan-segan menindak kasus korupsi di tingkat menteri, DPR, gubernur, bupati.
"Artinya secara kuantitatif, itu bahkan ada satu unsur lagi di KPK itu dalam penegakan hukum yaitu mencegah terjadinya korupsi. Jadi yang potensial dikorupsi itu dibenahi, didatangi, diberi tahu, 'wah kamu nyusun kayak begini salah, ini potensi kerugiannya sekian' itu lebh dari 580 triliun potensi yang (diselamatkan), unsur baru," ujarnya.
Mahfud juga menanggapi adanya cibiran publik terkait kinerja KPK. Dirinya meyakini secara kuantitatif kinerja KPK saat ini lebih baik.
"Terhadap jumlah tindakan, orang yang dihukum, yang tersangka, kemudian yang diselamatkan dan uang yang disetor kepada negara. Saya melihatnya itu tidak lebih jelek yang sekarang ini. Oleh sebab itu, ini mendongkrak juga sebenarnya persepsi publik secara umum tentang penegak hukum," jelasnya.
"Yang cibiran-cibiran itu menurut saya sama, hanya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang memang selalu nyinyir di dalam berbagai hal, apapun salah," imbuhnya.
Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya memotret bahwa kebanyakan responden menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini buruk/sangat buruk. Total sebanyak 36,2 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi buruk/sangat buruk.
"Soal pemberantasan korupsi masih banyak juga responden dalam survei telepon yang kami lakukan yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi kita buruk atau sangat buruk dibanding baik atau sangat baik," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara daring, Kamis (28/4/2022).
Pada survei Februari lalu, responden yang mempersepsikan pemberantasan korupsi buruk berada di angka 31,5 persen. Kemudian meningkat tajam berdasarkan survei 14-19 April 2022 lalu menjadi 37,8 persen. Lalu sedikit turun di angka 36,2 persen pada survei 20-25 April.
"Tren mengatakan sesuatu yang menarik di sini, di bulan April 14-19 April mereka yang mempersepsikan negatif pemberantasan korupsi itu meningkat tajam dibanding Februari tapi tren peningkatan persepsi negatif terhadap pemberantasan korupsi itu menurun kembali di April 2022," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
