REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Menteri iklim Polandia mengatakan Uni Eropa harus menghukum negara yang membayar gas Rusia dengan rubel. Hal ini disampaikan setelah Rusia memotong pasokan gasnya ke Polandia dan Bulgaria karena menolak membayar dengan rubel.
Negara anggota Uni Eropa terpecah menjadi dua kelompok pada bagaimana mereka membayar pasokan gas Rusia tanpa melanggar sanksi yang diterapkan usai invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Banyak negara Eropa yang mengandalkan impor energi Rusia.
Polandia salah satu negara anggota Uni Eropa yang paling tegas mendukung sanksi pada Rusia. Mereka mengatakan Uni Eropa harus melarang pembelian gas Rusia.
"Yang hilang hari ini adalah sanksi penuh pada gas, yang akan mengatasi masalah dengan Gazprom, masalah dengan mengizinkan sanksi 100 persen, kami mengharapkan sanksi-sanksi ini," kata Anna Moskwa pada stasiun televisi swasta Polsat News, Rabu (27/4/2022) malam waktu setempat.
Ia menambahkan negara anggota Uni Eropa menolak sanksi gas yang lebih tegas pada Rusia adalah Austria, Jerman dan Hungaria. "Kami berharap ada konsekuensi bagi negara-negara ini (yang membayar dalam rubel) dan sebagai akibatnya mereka akan berhenti membayar dalam rubel," katanya.
Moskwa tidak menjelaskan konsekuensi seperti apa yang ingin Polandia berlakukan pada negara yang membayar dengan rubel. Sistem pembayaran gas Rusia yang baru melibatkan rekening baru di Gazprombank.
Di mana pembayaran dengan menggunakan euro atau dolar AS dapat dikonversi ke rubel. Ini memberi ruang bagi sejumlah negara yang ingin terus membeli gas Rusia tapi memecah belah sikap Uni Eropa terhadap Moskow.
Pada surat kabar Rheinische Post, Kamis (28/4/2022) perusahaan listrik Jerman, Uniper mengatakan mereka akan membayar gas Rusia dengan mengirimkannya ke bank Rusia. Tidak lagi ke bank yang berada di Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
