Rabu 27 Apr 2022 21:50 WIB

Pemkot Surabaya Targetkan MBR Berkurang Jadi 300 Ribu di Akhir 2022

Kelengkapan isian data mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Foto: ANTARA/Patrik Cahyo Lumintu

Petugas membasmi hama pada cabai keriting di lahan pertanian perkotaan (Urban Farming Garden) Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/3/2022). Pertanian perkotaan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya tersebut memanfaatkan lahan ruang terbuka hijau untuk bercocok tanam baik tanaman sayur, jagung, maupun buah serta hasil panennya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya menargetkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, berkurang dari 976 ribu MBR menjadi 300 ribu MBR pada akhir tahun 2022.

"Untuk mewujudkan target itu, Pemkot Surabaya melakukan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim terkait pemetaan kantong atau peta sebaran rumah tangga MBR di Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memaparkan data MBR kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim di Surabaya, Rabu (27/4/2022).

Baca Juga

Menurut dia, berdasarkan pemaparan data MBR Surabaya, yang terdiri atas data individu dan data rumah tangga (ruta) diketahui masih terdapat ketidaklengkapan. Maka, lanjut dia, untuk menyelesaikan tersebut, setelah cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemkot akan mempercepat proses updating atau pembaharuan data.

"Kami akan menentukan rencana waktu updating data MBR dengan target selesai pada bulan Juli mendatang. Hal ini untuk mempermudah kami mengetahui posisi atau keadaan MBR. Untuk itu, kami akan memberikan pelatihan kepada petugas updating data sebelum turun ke lapangan," ujar dia.

Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan BPS Jatim untuk melakukan penyusunan materi pendataan, perencanaan IT, pemilihan petugas pendataan dan lainnya. "Insya Allah setelah selesai, selain bisa memberikan intervensi kepada MBR, kami juga bisa mengetahui adakah keluarga yang mengalami stunting atau gizi buruk. Sehingga, anggaran tahun 2023 bisa tepat sasaran," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menjelaskan, mengenai pemaparan pemetaan kantong atau peta sebaran rumah tangga MBR di Kota Surabaya telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan.

Tahapan kegiatan, pertama dimulai dari penyimpanan data MBR, yakni melakukan penyiapan (pengecekan konten) data MBR yang terdiri dari data individu dan data rumah tangga. Kedua, melakukan penghitungan dengan menggunakan metode PMT (Proxy Means Test), yang akan diperoleh tingkat kesejahteraan. Sebab, kelengkapan isian data mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Ketiga, melakukan pemetaan kantong MBR dan kemiskinan Kota Surabaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika