Senin 25 Apr 2022 21:44 WIB

Pemerintah Masih Berharap Softbank Mau Berinvestasi di IKN

Ruang berinvestasi di IKN masih tersedia untuk SoftBank Group Corp.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya
Bank investasi asal Jepang, Softbank.
Bank investasi asal Jepang, Softbank.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, rencana SoftBank Group Corp berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) masih dalam tahap negosiasi. Ia pun membantah kabar CEO Softbank Group Corp Masayoshi Son mundur dari proyek IKN.

"Yang bilang Masayoshi mundur itu siapa? Yang bilang Masayoshi masuk siapa? Sekarang ini negosiasi masih terjadi. Yang namanya negosiasi dalam dunia investasi, selama belum ada kata titik, itu tetap masih jalan," kata Bahlil usai konferensi pers di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Baca Juga

Sebagai informasi, pada pertengahan Maret lalu, SoftBank Group Corp sempat mengumumkan, pihaknya mundur dari proyek pembangunan IKN. Kendati demikian, pihaknya akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui perusahaan di dalam portofolio SoftBank Vision Fund.

Walau rencana investasi tersebut masih dalam tahap negosiasi, Bahlil menegaskan, Indonesia tidak menggantungkan diri terhadap CEO SoftBank Group Corp Masayoshi. "IKN itu bukan berarti Masayoshi nggak ada kemudian mati. Nggak ada urusannya sama kita. Dia yang melakukan penawaran, kalau dia nggak cocok ya nggak papa. Masih ada juga yang lain kok," ujar dia.

Mengenai perkiraan investasi dari SoftBank Group Corp bagi proyek IKN, Bahlil mengaku belum bisa menjawab secara spesifik lantaran proposal Masayoshi masih maju mundur. Walau demikian, ruang berinvestasi di IKN masih tersedia untuk SoftBank Group Corp.

Bahlil pun memastikan itu. "Investasi itu sama dengan bercinta. Bercinta itu kalau sudah menyatakan menikah, baru nggak ada lagi, tapi kalau masih pacaran, putus nyambung-putus nyambung itu biasa aja itu," tuturnya.

Perlu diketahui, pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun. Sebanyak 19 sampai 20 persennya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement