REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, tak menampik Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, yang kembali mangkir rapat paripurna terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021. Menurutnya, Anies, perlu mendatangi keperluan lain dan memaksa harus bergantian terkait kehadiran di paripurna.
“Iya, Pak Anies ada acara dalam waktu yang bersamaan. Kami biasa lah, kalau ada acara bergantian,” kata Riza di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Dia mengeklaim, ketiadaan Anies dalam paripurna kali ini memang kebetulan. Anies datang ke lokasi kebakaran kawasan permukiman dan kios di Pasar Gembrong, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
“Prinsipnya kalau (Anies) bisa hadir, pasti akan hadir. karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, jadi saya mewakili, kan sama saja, yang penting perwakilan Pemprov hadir,” ucapnya.
Meski demikian, dia menegaskan, setiap yang didapat dalam rapat paripurna Senin (25/4//2022) dan sebelum-sebelumnya selalu disampaikan kepada Anies.
Diketahui, ketiadaan Anies dalam rapat Paripurna mendapat sorotan dari beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengaku kecewa dengan tidak pernah hadirnya Anies Baswedan di rapat paripurna. Padahal, kata dia, hanya beberapa bulan lagi Anies dan wakilnya menjabat sebagai orang nomor satu dan dua di DKI.
“Karena Anies tak datang, ada beberapa hal yang saya minta Pak Wakil komunikasikan dengan Gubernur untuk segera diselesaikan karena menyangkut hajat orang Jakarta,” kata Basri.
Lebih lanjut, Sekretaris Komisi E dari Fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak, mengatakan, ketiadaan Anies dalam paripurna menunjukkan sosok pemimpin yang arogan dan tidak fokus. Pasalnya, Anies, kata dia, terkesan menyepelekan warga Jakarta dengan tidak merepresentasikan dan mementingkan aturan serta laporan dan kebijakan dalam sidang.
Dia menyebut, kedatangan Anies ke korban kebakaran hanya bersifat pencitraan. Terlebih, saat kebakaran yang terjadi pada Ahad (24/4) malam kemarin, tetap bisa dikunjungi setelah selesai pembacaan di paripurna.
“Paling ke sana (Pasar Gembrong) lebih kepada pencitraannya. Padahal, kalau untuk dukungan moral psikologi pemimpin, kan bisa habis LKPJ,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
