REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tahun 2022 masih terus menggencarkan sejumlah program strategis guna mendukung upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerdilan di wilayah setempat.
"Berbagai strategi terus dilakukan Pemkab Purbalingga guna menurunkan kasus kekerdilan atau 'stunting'," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Jumat (22/4/2022).
Bupati menjelaskan, sejumlah strategi yang telah dilakukan selama ini diantaranya program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) program "Dapur Dahsyat" dan lain sebagainya.
"Berbagai program yang telah dilakukan selama ini telah berhasil menurunkan angka kekerdilan di Kabupaten Purbalingga di mana saat ini berada di kisaran 16 persen sementara sebelumnya di kisaran 20 persen," katanya.
Dyah Hayuning menambahkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya upaya penanganan dan pencegahan kekerdilan perlu terus diintensifkan. "Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga diharapkan dapat terus menurunkan jumlah kasus stunting di wilayah ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dr. Jusi Febrianto menambahkan pihaknya memiliki program aksi cegah stunting yang disusun untuk mengatasi masalah kekerdilan di wilayah Purbalingga.
Jusi mencontohkan dalam program aksi cegah stunting periode bulan Januari - Juni 2022 ini Pemkab Purbalingga memperkuat sistem rujukan berjenjang sesuai kompetensi berbasis posyandu. "Penguatan posyandu diperlukan sebagai wadah pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para orang tua, melalui kegiatan rutin timbang balita dan memastikan konsumsi protein hewani yang dibutuhkan anak telah terpenuhi dengan baik," katanya.
Pemkab Purbalingga, kata dia, berkomitmen tinggi dalam upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerdilan di wilayah setempat. "Namun demikian, masalah kekerdilan ini memerlukan perhatian penuh dari semua pihak mulai dari organisasi perangkat daerah terkait hingga seluruh masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak balita selain itu juga para calon orang tua yang sedang merencanakan kehamilan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
