REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pejabat Liga Arab mengatakan Israel tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan siapa yang memasuki kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem, Kamis (21/4/2022). Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan untuk membahas meningkatnya kekerasan di Masjid Al Aqsa.
Penggunaan kekuatan Israel di Al Aqsa - situs tersuci ketiga dalam Islam - diperkirakan telah berkontribusi pada dimulainya kembali permusuhan minggu ini antara Israel dan militan di Jalur Gaza. Beberapa roket ditembakkan ke Israel selatan dari Gaza semalam dan pada Kamis ketika pesawat Israel mengebom sasaran di daerah kantong Palestina.
“Al Aqsa adalah tempat ibadah yang murni untuk umat Islam,” kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Al Safadi, setelah pertemuan Komite Liga Arab di Yerusalem di Amman.
Komite tersebut mengatakan kementerian Wakaf (harta Islam) Yordania memiliki spesialisasi eksklusif dalam mengelola urusan tempat suci dan mengatur akses ke sana. Dilansir dari The National News, Jumat (22/4/2022), Komite tersebut terdiri dari Yordania, Tunisia Aljazair, Arab Saudi, Palestina, Qatar, Mesir dan Maroko. UEA menghadiri pertemuan itu sebagai anggota bergilir Dewan Keamanan PBB.
Sebuah pernyataan Liga Arab yang dikeluarkan setelah pertemuan itu mengatakan hanya otoritas Yordania yang dapat memutuskan apakah non-Muslim dapat memasuki Al Aqsa. Puluhan warga Palestina telah terluka di sekitar Al Aqsa sejak Jumat lalu selama konfrontasi dengan pasukan Israel menggunakan peluru karet, gas air mata dan granat kejut.
Kekerasan itu terjadi ketika umat Islam merayakan bulan suci Ramadhan, yang bertepatan tahun ini dengan festival Paskah Yahudi, dan menyusul serangan selama dua bulan terakhir oleh militan Palestina yang menewaskan 14 orang di Israel dan serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki yang menewaskan lebih dari 20 orang Palestina.
Eskalasi telah menimbulkan kekhawatiran perang lain antara Israel dan Hamas, kelompok Islam yang menguasai Gaza. Kedua belah pihak berperang 11 hari pada Mei tahun lalu, sebagian dipicu oleh apa yang orang Palestina pandang sebagai pelanggaran Israel di Al Aqsa.
“Kami tidak bisa menerima agresi apapun terhadap Al Aqsa. Diskusi hari ini mencerminkan posisi ini. Antara sekarang dan akhir Ramadhan adalah periode kritis,” kata Al Safadi.
Kerajaan Yordania memiliki perwalian Al Aqsa, yang berada di bawah pemerintahan Yordania sampai Israel menduduki Yerusalem Timur dalam perang Arab-Israel 1967. Yordania telah mencari peran yang lebih besar dalam upaya internasional untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel setelah dikesampingkan oleh AS selama empat tahun pemerintahan Donald Trump, yang berfokus pada normalisasi Arab dengan Israel.
Klaim Yordania untuk mengelola Al Aqsa jejak kembali ke awal abad ke-20, ketika tokoh-tokoh Palestina memberikan Sharif Mekah, nenek moyang Raja Yordania Abdullah II, pemeliharaan situs. Perjanjian damai Yordania tahun 1994 dengan Israel tidak menyebutkan perwalian, tetapi mengatakan Israel menghormati "peran khusus" Yordania di tempat-tempat suci Muslim Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
