REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada anggota Komisi agar tolak ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan. Namun, dari kualitasnya.
Menurut Puan, produk legislasi DPR harus memiliki landasan sosiologis yang kuat dan memberikan manfaat untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta mencapai kemajuan Indonesia.
Sebelumnya, DPR telah melakukan pengesahan terhadap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap para perempuan di Indonesia.
Video Editor | Wisnu Aji Prasetiyo
