REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menemui perwakilan elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Dasco mengatakan, audiensi dilakukan untuk mendengar langsung tuntutan para buruh dan mahasiswa.
"Kami selaku pimpinan berdua dengan Pak Rachmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut, dan kami ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian masukkan kami di DPR, untuk nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Dalam tuntutannya buruh juga menolak revisi Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP). Menanggapi itu, Dasco menilai tuntutan tersebut telat disampaikan.
"Ini temen-temen agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu udah selesai. Kalau paripurna kan cuma pembacaan, sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah," ujarnya.
Namun demikian, Dasco menjanjikan bakal membuka ruang kepada buruh dan mahasiswa untuk selalu berkomunikasi. "Karena kita juga belum tahu omnibus akan diapakan di DPR," kata dia.
Sementara itu, Gobel membenarkan DPR akan mengundang Menteri Perdagangan (Mendag), M Luthfi dalam waktu dekat. Ia mengatakan, pertemuan dilakukan untuk membahas situasi terkini, termasuk pendistribusian dan keberadaan bahan pokok di pasar.
"Nggak. Kita nggak bicara ke situ (penetapan tersangka dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag)," katanya.
Kemudian, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan, pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi dalam pertemuan tersebut. Nining mengatakan, beberapa yang disampaikan beberapa antara lain tentang revisi UU PPP, omnibus law, penolakan kenaikan BBM, sembako, minyak goreng, elpiji, dan Ppn.
"Di mana dengan berbagai macam kenaikan ini berimbas, berimplikasi dengan kebutuhan masyarakat," kata dia.
Nining mengatakan, kenaikan harga bahan pokok membuat semakin lemahnya daya beli masyarakat. Karena itu, dirinya meminta agar DPR menaruh perhatian serius atas penderitaan yabg dirasakan rakyat
"Sehingga kami menyampaikan agar pimpinan DPR, termasuk yang ada di wakil rakyat di DPR harus menjadi perhatian serius karena penderitaan rakyat dengan berbagai macam regulasi kebijakan yang kemudian nanti akan berimbas baik ekonomi secara nasional maupun persoalan gejolak sosial," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
