Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

Jepang: Perjanjian Keamanan Chia dan Kepulauan Solomon Berdampak pada Kawasan

Kamis 21 Apr 2022 11:31 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha

Perdana Menteri China Li Keqiang, kiri, dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare meninjau pengawal kehormatan saat upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Rabu, 9 Oktober 2019.

Perdana Menteri China Li Keqiang, kiri, dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare meninjau pengawal kehormatan saat upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Rabu, 9 Oktober 2019.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein
PM Kepulauan Solomon sebelumnya memastikan kerja sama tak merusak perdamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kepala Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan perjanjian keamanan antara China dan Kepulauan Solomon mungkin akan berdampak pada keamanan di kawasan. Matsuno mengatakan hal ini akan menjadi topik pembahasan antara pemerintah Jepang dan Selandia Baru.

"Perjanjian ini tampaknya akan memiliki dampak pada keamanan seluruh kawasan, maka kami memantaunya dengan kekhawatiran," kata Matsuno dalam konferensi pers, Kamis (21/4/2022).

Baca Juga

Di hadapan parlemen, Rabu (19/4/2022) lalu Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pakta keamanan dengan China tidak akan merusak perdamaian dan keharmonisan di kawasan. Sogavare mengkonfirmasi pakta tersebut telah ditandatangani menteri luar negeri dua negara.

Penandatangan itu dilakukan satu hari sebelum delegasi Gedung Putih yang dipimpin Koordinator wilayah Indo-Pasifik Kurt Campbell tiba di Honiara. Kedatangannya untuk menyoroti kekhawatiran Canberra tentang potensi keberadaan militer China di Kepulauan Solomon.

Negeri Kanguru terletak kurang dari 2.000 kilometer dari negara kepulauan Pasifik tersebut. Amerika Serikat (AS), Jepang, Selandia Baru dan Australia berbagi keprihatinan mengenai pakta keamanan tersebut.

"Dan merupakan resiko serius pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pejabat dari tiga negara lainnya bertemu dengan Campbell di Honolulu, Hawaii. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan pakta itu belum disepakati dengan terbuka dan transparan. Anggota parlemen Kepulauan Solomon mendesak Sogavare mengungkapkan ketetapan dalam pakta keamanan itu.

Sogavare mengatakan pakta akan diungkapkan setelah "prosesnya" selesaikan. Ia menambahkan kerjasama keamanan dengan China yang tidak berhubungan langsung dengan negara atau aliansi lain.

"Melainkan situasi keamanan internal kami sendiri, saya meminta semua tetangga, teman dan mitra untuk menghormati kepentingan kedaulatan Kepulauan Solomon dengan menjamin keputusan ini tidak akan berdampak buruk atau merusak perdamaian dan harmoni di kawasan kami," katanya. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA