REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tingkat menteri tentang pendidikan vokasi, Kamis (16/5). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta menteri-menteri terkait untuk mencocokkan kompetensi yang diajarkan di sekolah vokasi, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), dengan kebutuhan industri dan pasar.
Presiden tidak ingin ada missmatch antara kompetensi lulusan SMK dan BLK dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar.
"Jadi Presiden minta BLK, SMK, Politeknik dipastikan benar tingkat keahlian dari lulusannya atau tingkat keterampilan dari lulusannya sesuai dengan permintaan pasar kerja," kata Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pesan Presiden dalam ratas, Kamis (16/5).
Artinya, ujar Bambang, setelah ini pemerintah ingin mengevaluasi lagi pemberian kompetensi yang diajarkan melalui SMK, BLK, dan Politeknik. Pemerintah juga akan melibatkan pelaku industri dan pasar untuk menyampaikan 'skill' apa saja yang sedang dibutuhkan mereka saat ini.
"Jadi dari kami tadi memaparkan misalkan apa kebutuhan sektor industri, berapa jumlahnya, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan, ini yang nanti coba dikaitkan
Karena sebenarnya kebutuhan tinggi," kata Bambang.
Bambang menyebutkan, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan adanya 'missmatch' antara lulusan vokasi dan industri. "Missmatch' yang dimaksud, kata Bambang, bukan ketidakcocokan bidang pendidikan, namun ketidaksesuaikan keahlian.
"Jadi artinya kita tidak boleh jalan sendiri dari sisi suplai tetapi harus melihat sisi demand.
Sebelumnya, pemerintah juga berencana membentuk Komite Nasional Vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan-pelatihan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
