REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China telah menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon. Penandatanganan dilakukan beberapa jam setelah Amerika Serikat (AS) mengirim pejabat ke Kepulauan Solomon, di tengah kekhawatiran Beijing dapat membangun pijakan militer di wilayah tersebut.
Rancangan perjanjian keamanan yang bulan lalu bocor ke publik, menimbulkan kekhawatiran karena memungkinkan China mengerahkan angkatan laut ke Kepulauan Solomon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada Selasa (19/4/2022) mengatakan, menteri luar negeri China dan Kepulauan Solomon secara resmi menandatangani perjanjian kerangka kerja sama keamanan. Namun Wang tidak memberikan rincian tentang versi final dari rancangan perjanjian keamanan tersebut.
Wang menuduh kekuatan Barat dengan sengaja melebih-lebihkan ketegangan atas pakta tersebut. "Kerja sama keamanan antara China dan Kepulauan Solomon adalah pertukaran normal dan kerja sama antara dua negara berdaulat dan merdeka,” katanya.
Menurut rancangan keamanan yang bocor ke publik, China dapat mengerahkan polisi bersenjata atas permintaan Kepulauan Solomon untuk menjaga ketertiban sosial. Namun Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare telah berulang kali mengatakan, dia tidak bermaksud mengizinkan China membangun pangkalan militer di wilayahnya. Namun pernyataan Sogavere tidak meredakan kekhawatiran AS.
"Penandatanganan pakta tersebut dapat meningkatkan destabilisasi di Kepulauan Solomon dan akan menjadi preseden yang mengkhawatirkan untuk wilayah Pulau Pasifik yang lebih luas," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, dilansir Aljazirah.
Rencana perjalanan AS ke Kepulauan Solomon datang setelah Menteri Pembangunan Internasional Australia dan Pasifik, Zed Seselja melakukan perjalanan ke Honiara pada awal April. Dalam kunjungan itu, Seselja secara langsung meminta perdana menteri Kepulauan Solomon agar tidak menandatangani kesepakatan dengan China.
Kepulauan Solomon baru mengakui Beijing pada 2019 setelah mengalihkan hubungannya dari Taiwan. Lonjakan pengangguran dan penentangan terhadap kepemimpinan Sogavare telah memicu kerusuhan massal di Kepulauan Solomon. Pada November, pengunjuk rasa mencoba menyerbu gedung parlemen selama kerusuhan yang mematikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
