REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Beberapa waktu terakhir suhu politik di Indonesia kian memanas dengan isu big data dan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad, menyebutkan hal inipun membuat sejumlah elemen mahasiswa pada 11 April 2022 lalu melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR Senayan Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya menolak penundaan Pemilu 2024 serta menolak amandemen UUD 1945 yang berpotensi digunakan untuk mengubah konstitusi terkait batas masa jabatan Presiden maksimal dua periode.
"Hal ini dipicu tentang wacana Penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan elite politik. Terlebih pernyataan salah satu Menko soal 'Big Data' yang membuat situasi semakin meruncing," ujar Mochtar Mohamad, Rabu (13/4/2022).
Dia memprediksi jelang tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Juni 2022 situasi akan semakin memanas dengan berbagai isu yang sengaja hendak membuat kegaduhan politik dan ekonomi dengan maksud tujuan tertentu.
"Pertengahan tahun analisa kami situasi politik makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu," ungkap Mochtar.
Oleh sebab itu menurut Mochtar Mohamad, Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya yang sudah tidak fokus membantu pemulihan ekonomi nasional dan malah justru membuat isu yang memancing kegaduhan di masyarakat.
Dia mengatakan, pernyataan soal penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi. Ini akan membuat suhu politik semakin memanas.
“Menteri yang membuat isu-isu demikian perlu di-reshuffle kalau tidak, bisa jadi pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun ini," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Mochtar Mohamad yang mengadakan acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ganjar-Puan (DPP LGP) membentuk Brigade Laskar Ganjar-Puan di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat
Laskar Ganjar-Puan (LGP) akan membentuk Brigade LGP 2 batalyon di semua daerah yang dimulai dari Bekasi target per Kota / Kab 1 batalion yang terlatih.
"Di Bekasi masing-masing 600 orang. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, Insya Allah April, Mei selesai terbentuk," tutur Mochtar Mohamad.
Sementara itu, Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma, menyoroti semua aset kekayaan negara perlu dilindungi dan pemerintah perlu memastikan jangan sampai investasi yang dibuat justru malah merugikan negara.
"Kita perlu lindungi aset kekayaan negara. BPK dan KPK perlu mengevaluasi kerjasama investasi (KSI) dengan asing agar tidak sampai merugikan negara," kata Nawang Andi Kusuma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
