Malang - Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang mulai meragukan pemahaman Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partainya, tentang peta politik di Indonesia, khususnya di Jatim.
"Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H minus tujuh tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan, saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," jelas Joshua, Selasa (12/4/2022).
"Pertanyaannya, ketum paham gak sih terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya, bukan awur-awuran," sambung dia.
Joshua juga melihat kejanggalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil musda. Dalam pengumuman yang dilakukan di kandang kuda.
"Penyampaian hasil musda saja di kandang kuda, dinyatakan oleh Sekjen dan BPOKK, bukan dari ketum. Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya. Bagaimana bisa mengumumkan seperti orang jagongan di peternakan kuda, apa ini keputusan resmi partai, ini jadi aneh," ungkapnya.
Lebih uniknya lagi, lanjut Joshua, saat datang ke Jatim, perwakilan dari DPP seakan gagap saat ditanya perwakilan DPC dari kubu Bayu Airlangga.
"Lebih aneh lagi, orang DPP kemarin ke Jatim ternyata gak bisa menjawab persoalan dari ketua DPC kubu Bayu. Ditanya surat tugas aja gak ada, ini datang atas nama partai BPOKK atau pribadi? Beliau juga gak bisa menjelaskan soal kesalahan PO Musda. Jadi gak menghasilkan apa-apa," lanjutnya.
Joshua menambahkan, apa yang diputuskan DPP sangat berseberangan dengan akar rumput perpolitikan di Jatim. Dia juga menilai, AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.
"Ini kok sangat tidak profesional. Partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahapan musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar musda untuk kepentingan partai, tapi mendudukkan orang, ini yang gak boleh," papar dia.
"Demokrat punya cita-cita besar mengantarkan kadernya sebagai capres atau cawapres, tapi bagaimana bisa dengan cara ini?" tandas Joshua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
