REPUBLIKA.CO.ID,KUDUS -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat 123 desa yang ada di daerah tersebut telah mengajukan pencairan dana desa untuk tahap pertama, untuk mendukung program pembangunan di desa.
"Dari 123 desa di Kabupaten Kudus, yang sudah cair sebanyak 116 desa dan selebihnya sudah mengajukan dan saat ini proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus," kata Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Slamet di Kudus, Selasa (12/4/2022).
Untuk bisa mencairkan dana desa, kata dia, masing-masing pemerintah desa harus sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ia mengakui semua desa sudah mempersiapkan APBDes sejak akhir tahun 2021, namun karena adanya peraturan baru akhirnya mereka harus melakukan penyesuaian. Alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa di Kabupaten Kudus untuk mendukung pembangunan desa pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp271,175 miliar.
Dari alokasi anggaran sebesar Rp271,175 miliar, meliputi alokasi dana desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta bantuan keuangan kabupaten.
Untuk alokasi dana desa sebesar Rp146 miliar, kemudian ADD sebesar Rp82 miliar, bagi hasil pajak sebesar Rp2 miliar, bagi hasil retribusi Rp14 miliar, bantuan keuangan Provinsi Jateng Rp26,7 miliar, dan bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp475 juta yang diperuntukkan untuk desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak pada akhir Maret 2022.
Persyaratan pencairan dana yang nantinya diterima desa, masing-masing desa harus sudah menyusun APBDes yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa tentang APBDes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
