Senin 11 Apr 2022 15:48 WIB

Terima Silaturahmi Anies Baswedan, Ini Pernyataan Ketum PP Muhammadiyah

Harapannya ke depan seluruh kekuatan bangsa dapat sama-sama merawat demokrasi.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Fernan Rahadi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersalaman (ilustrasi).
Foto: Prayogi/Republika.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersalaman (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan silaturahmi ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah, Dr Agung Danarto.

Pertemuan berlangsung santai dan diwarnai saling tukar pandangan. Pertemuan mendiskusikan masalah keindonesiaan secara santai. Haedar menyampaikan tantangan Indonesia pada masa depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti globalisasi, disrupsi, dan postmodern.

Menurut Haedar, untuk menghadapi hal-hal tersebut diperlukan pemikiran berkemajuan yang dilandasi nilai dan pijakan konstitusi yang kokoh agar tidak salah arah. Hal itu disertai optimisme  dan spirit Bhineka Tunggal Ika yang otentik agar Indonesia bisa hadapi tantangan ke depan.

"Indonesia punya modal rohani, politik, budaya dan sosial yang mencukupi. Nanti, Indonesia bisa jadi bangsa yang besar. Untuk mewujudkan perlu kekuatan bersama mengerahkan segala kemampuan memadukan karakter, persatuan dan etos kemajuan," kata Haedar, Jumat (8/4/2022).

Demokrasi harus dijalankan dengan nilai dasar Pancasila yang diaktualisasikan secara nyata dan jiwa kenegarawanan elite yang tinggi. Jadi, bukan demokrasi prosedural yang berjalan pragmatis dan orientasi politik praktis semata.

Di luar persatuan dan demokrasi, potensi yang dimiliki bangsa ini hebat. Tapi, secara kolektif dan sistem demokrasi harus kuat serta kebijakan strategis perlu rancang-bangun yang utuh agar mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju.

Haedar menyampaikan, kondisi kehidupan kebangsaan masih dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi menghadapi masalah kehidupan berdemokrasi. Seperti demokrasi transaksional dan prosedural berorientasi kekuasaan semata dan dibayangi praktik oligarki.

Ujian dan tantangan demokrasi akan terus dihadapi, termasuk masa pandemi. Jadi, harapannya ke depan seluruh kekuatan bangsa dapat sama-sama merawat demokrasi dalam semangat berpijak nilai kebangsaan luhur, etos kemajuan, dan konstitusi yang berlaku.

"Jaga konstitusi dan jangan disiasati untuk kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang membuat ketidakpastian dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan," ujar Haedar. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement