Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

BEM Surabaya Geser Waktu Aksi Demonstrasi ke 14 April

Senin 11 Apr 2022 12:40 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Nur Aini

Mahasiswa membawa poster berisi tuntutan saat menggelar berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blitar menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), menstabilkan harga minyak goreng, serta menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu.

Mahasiswa membawa poster berisi tuntutan saat menggelar berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blitar menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), menstabilkan harga minyak goreng, serta menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu.

Foto: Antara/Irfan Anshori
Aliansi BEM Surabaya menegaskan aksi demonstrasi tidak batal tetapi ganti hari

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya tidak mengikuti aksi demonstrasi serentak pada Senin (11/4/2022), berdasarkan hasil konsolidasi yang digelar bersama di Lembaga Batuan Hukum (LBH) Surabaya pada Ahad (10/4). Meski demikian, Koordinator lapangan aksi dari Aliansi BEM Surabaya, Andre Prasetyo Utomo menegaskan aksi tidak batal, melainkan diganti hari.

Berdasar kesepakatan konsolidasi, kata Andre, hampir seluruh BEM universitas di Kota Pahlawan sepakat akan turun ke jalan pada 14 April 2022.

Baca Juga

"Kawan-kawan Aliansi dan mahasiswa se-Surabaya bersepakat untuk turun lapangan pada tanggal 14 April 2022 dengan tujuan Aksi DPRD Jatim," kata Andre.

Andre menjelaskan, dalam aksi yang digelar 14 April mendatang, Aliansi BEM Surabaya akan menyuarakan beberapa tuntutan. Namun demikian, kata dia, penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, tidak lagi menjadi isu utama. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak ada penundaan Pemilu.

"Karena kondisinya sudah jelas dan sudah ada statement dari Pak Jokowi terkait dengan penundaan pemilu tidak akan terjadi, dan soal penundaan beliau juga menolak," ujarnya.

Mahasiswa akan menyuarakan soal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), reforma agraria, kenaikan harga BBM Pertamax, disusul kelangkaan Pertalite dan Solar. Isu yang disorot juga terkait melambungnya harga bahan pokok termasuk minyak goreng serta menolak kenaikan PPN 11 persen.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA