Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

Penting, Penilaian Teknologi Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan JKN Yang Berkualitas

Sabtu 09 Apr 2022 17:28 WIB

Red: Hiru Muhammad

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mendukung implementasi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau Health Technology Assessment (HTA) untuk meningkatkan mutu dan efisiensi biaya serta penentuan paket manfaat bagi peserta Program JKN-KIS. Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Seminar ASM 2022: Integrasi Evaluasi Ekonomi dalam Kurikulum dan Implementasi Pengambilan Kebijakan Penyakit Katastropik, Sabtu (09/04).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mendukung implementasi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau Health Technology Assessment (HTA) untuk meningkatkan mutu dan efisiensi biaya serta penentuan paket manfaat bagi peserta Program JKN-KIS. Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Seminar ASM 2022: Integrasi Evaluasi Ekonomi dalam Kurikulum dan Implementasi Pengambilan Kebijakan Penyakit Katastropik, Sabtu (09/04).

Foto: istimewa
Penilaian teknologi kesehatan penting guna menjaga kesinambungan pembiayaan kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mendukung implementasi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau Health Technology Assessment (HTA) untuk meningkatkan mutu dan efisiensi biaya serta penentuan paket manfaat bagi peserta Program JKN-KIS. Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Seminar ASM 2022: Integrasi Evaluasi Ekonomi dalam Kurikulum dan Implementasi Pengambilan Kebijakan Penyakit Katastropik, Sabtu (09/04).

“Dengan semakin tingginya biaya kesehatan, semakin dituntut agar kualitas dari teknologi kesehatan juga semakin baik sebanding dengan kenaikan biayanya. Peran PTK menjadi penting di era JKN, terutama dari segi penentuan paket manfaat yang akan diterima oleh peserta, sehingga dengan sumber daya yang terbatas, peserta tetap dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ungkap Ghufron.

Baca Juga

Dirinya menjelaskan, dalam pemilihan teknologi kesehatan harus berpedoman pada PTK dan pertimbangan klinis. Menurutnya, penggunaan pendekatan analisa farmakoekonomi dirasa tepat untuk mengevaluasi obat yang cost-effective, serta analisa effektivitas dari alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan.

Selain itu, ia menyebut dengan berpedoman kepada PTK ini, memungkinkan pengambil kebijakan kesehatan membuat keputusan terkait obat dan juga untuk berbagai intervensi kesehatan lainnya yang memiliki nilai efektivitas sebanding dengan biayanya, terutama dalam perspektif kesehatan masyarakat.

“Pada dasarnya, kami mengapresiasi upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang telah membentuk Komite PTK untuk bertanggung jawab dalam melakukan kajian terkait PTK. Harapannya, hasil kajian tersebut bisa diterapkan menjadi kebijakan, sehingga selain memiliki dampak positif terhadap tercapainya kesinambungan Program JKN-KIS juga memberikan kepuasan peserta dan efektivitas program,” tambah Ghufron.

Sementara itu, Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, Budi Wiweko menyebut penilaian teknologi kesehatan sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembiayaan kesehatan sebuah negara. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, memungkinkan banyaknya inovasi teknologi yang dapat diadopsi dalam layanan kesehatan.

Dengan begitu, melalui inovasi pelayanan kesehatan, diharapkan akan terjadi penurunan mortalitas dan morbiditas, meningkatnya kualitas hidup (quality of life), disertai dengan kepuasan pasien, dan meningkatnya taraf kesehatan masyarakat.

Dosen Departemen Farmakologi dan Terapi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada (FK-KMK UGM), Erna Kristin menjelaskan di era Program JKN-KIS, seluruh pihak harus memandang secara luas tentang akibat yang akan ditimbulkan. Hal tersebut perlu menjadi fokus karena berhubungan dengan bagaimana cara menghadirkan upaya pencegahan, memberikan diagnosis dan memberikan treatment.

“Saat ini kita sangat dibantu dengan adanya big data yang dimiliki BPJS Kesehatan. Dari data tersebut, kebutuhan analisis big data yang dilakukan oleh seluruh pihak akan menjadi lebih mudah. Sehingga harapannya apabila para dokter atau profesi lainnya yang mendukung, mereka harus bekerja sama untuk mengetahui bagaimana menciptakan upaya pencegahan hingga proses edukasi ke masyarakat,” kata Erna.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA