Komisi I DPR RI Harap BAKTI dapat Mensinergikan BTS, VSAT dan Radio Link

-BTS USO yang ada memang harus diperuntukan untuk daerah yang mengalami blank spot,

Sabtu , 09 Apr 2022, 10:02 WIB
Anggota Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap, BTS USO, VSAT dan juga Radio Link yang ada saat ini dapat terintegrasi dalam memantau traffic layanan internet dan akses telekomunikasi, sehingga BAKTI dapat menentukan titik-titik koordinat yang masih mengalami keterlambatan jaringan internet.
Foto: istimewa
Anggota Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap, BTS USO, VSAT dan juga Radio Link yang ada saat ini dapat terintegrasi dalam memantau traffic layanan internet dan akses telekomunikasi, sehingga BAKTI dapat menentukan titik-titik koordinat yang masih mengalami keterlambatan jaringan internet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap, BTS USO, VSAT dan juga Radio Link yang ada saat ini dapat terintegrasi dalam memantau traffic layanan internet dan akses telekomunikasi, sehingga BAKTI dapat menentukan titik-titik koordinat yang masih mengalami keterlambatan jaringan internet.

"Itu yang saya harap agar BAKTI tidak asal membangun berdasarkan titik koordinat yang sudah di survei. Tetapi titik koordinat itu harus di hitung dengan jumlah pengguna, jumlah penduduk di satu wilayah, kemudian di tetapkanlah BTS-BTS dan juga VSAT yang akan membackup untuk daerah-daerah blank spot seperti misalnya di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah terpencil, dan VSAT di sekolah-sekolah yang ada di wilayah terpencil saja juga masih mengalami kendala, belum maksimal juga. Pada saat jam sekolah, anak-anak tidak bisa maksimal untuk mengakses internet, nanti pada saat malam hari atau pada saat pulang sekolah baru guru-guru bisa menggunakan jaringan internet yang disediakan melalui VSAT,"ungkapnya kepada Parlementaria, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga

Yan juga berharap agar BTS-BTS USO yang ada memang harus diperuntukan bagi daerah yang mengalami blank spot, khususnya untuk desa di daerah 3T. Sedangkan operator seluler harus di genjot untuk masuk di wilayah perkotaan, karena dari aspek ekonomi Operator Seluler juga mendapatkan income yang cukup walaupun kecil tidak sebanding dengan kota-kota besar.

"Meskipun setidaknya tanggung jawab yang ada saat ini ada pada telkom dan telkomsel, sebagai badan usaha milik negara, yang dimana mereka harus membantu Pemerintah dalam rangka menyediakan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah pelosok, sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah sebagai salah satu dukungan kebijakan pemerintah terhadap pemerataan penyediaan akses layanan internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah di Indonesia,"tuturnya.

Sementara Anggota Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mengapresiasi kinerja BAKTI yang memiliki program-program yang bagus, khusunya proper-proper dari CSR yang meliputi pemberian jaringan internet untuk pelatihan UMKM, Pendidikan, dan juga pelatihan lainnya yang dinilai cukup bagus. 

Meskipun, dalam prakteknya masih terdapat kendala, diantaranya pengadaan jaringan yang masih diserahkan kepada Operator Seluler, dimana hal itu menghambat pembangunan di daerah 3T, mengingat cost infrastruktur pengadaan di daerah 3T lebih mahal ketimbang daerah lainnya.

"Kendalanya mereka sebenarnya, kalau diserahkan kepada operator ada persyaratan mereka. Makanya sulitnya di daerah 3T begitu, karena kalau diserahkan ke operator minimal pemasukan itu lima puluh juta perbulan, sementara kalau di daerah terpencil kan gak mungkin cuma delapan juta tiga juta, tujuh juta. Sehingga berat bagi pemerintah untuk seluruh wilayah kita yang daerah 3T untuk dapatkan bantuan BTS maupun internet,"tutupnya. 

Diketahui dalam strategi implementasi pengembangan ekosistem digital BLU BAKTI terdapat prioritas strategis satu yang dimana peruntukkan digitalisasi bagi pendidikan dan literasi digital, hal ini dalam rangka peningkatan literasi digital masyarakat.

Prioritas strategis dua meliputi BUMDES dan UMKM dengan rantai nilai hulu-hilir, hal ini untuk peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan. Prioritas strategis tiga meliputi Pariwisata  hal ini untuk pemulihan ekonomi daerah pasca Covid-19. Dan prioritas strategis keempat meliputi Pemerintahan dan Kesehatan Publik, hal ini untuk peningkatan akuntabilitas pemerintah desa dan pemantauan transmisi Covid-19.