REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Problem penyebab kelangkaan minyak goreng curah yang masih terjadi di sejumlah daerah, yang ada di Provinsi Jawa Tengah dibeberkan Satgas Pangan Polda Jawa Tengah.
Berdasarkan penelusuran Satgas Pangan Polda Jawa Tengah, kelangkaan minyak goreng curah yang terjadi di sejumlah daerah selama ini bukan karena stok yang tidak ada di wilayah Jawa Tengah.
Namun lebih disebabkan oleh mekanisme distribusi yang bermasalah. "Hal ini terkait dengan prosedur verifikasi yang harus dilakukan," ungkap anggota tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah, AKBP Rosyid Hartanto, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/4).
Terkait dengan proses distribusi minyak goreng curah ini, jelasnya, beberapa distributor hanya bisa mendistribusikan minyak goreng curah kepada para subdistributor yang sudah terdata, baik dalam sistem aplikasi SIINas maupun aplikasi Simirah.
"Ini yang menjadi permasalahan terkait dengan ketersediaan minyak goreng curah yang tidak merata selama ini," jelas Rosyid, yang juga Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ini.
Oleh karena itu, lanjut Rosyid, kehadiran (BUMN) dalam hal ini PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) akan dapat membantu menyelesaikan persoalan minyak goreng curah yang masih terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Diharapkan, hal itu nantinya dapat menjamin minyak goreng curah bisa langsung didistribusikan atau disalurkan kepada pedagang-pedagang yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah yakni 35 kabupaten/ kota.
Termasuk juga untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan distribusi maupun kekosongan stok minyak goreng curah yang ada di daerah-daerah seperti yang terjadi selama ini.
Satgas Pangan Polda Jawa Tengah mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar minyak goreng subsidi ini bisa langsung sampai kepada masyarakat dengan harga HET. "Ini yang paling penting," katanya menegaskan.
Sebab, masih jelas Rosyid, kadang kadang minyak goreng curah yang sudah ada di daerah tersebut diborong oleh spekulan yang selanjutnya menjual kepada masyarakat dengan menaikkan harganya di atas HET.
Sehingga pada akhirnya menimbulkan komplain dan menjadikan gejolak di masyarakat, selaku konsumen. "Kami harapkan melalui sinergi bersama Satgas Pangan, pemerintah dan PT PPI ini akan mampu menjaga ketersediaan maupun HET di tingkat konsumen," kata Rosyid.
Masih terkait problem pasokan minyak goreng curah, sebelumnya Direktur Komersial PT PPI, Andri Tanujaya mengungkapkan, PT PPI hadir dan ditugaskan Pemerintah Pusat untuk memastikan distribusi minyak goreng curah akan tercukupi sampai dengan menjelang Idul Fitri nanti.
Terkait dengan keterlambatan pasokan dari produsen seperti yang sempat ditemukan Gubernur Jawa Tengah, menurutnya lebih banyak disebabkan kendala cuaca dalam pengiriman melalui laut.
Sehingga minyak goreng curah yang dikirim dari Balikpapan yang semestinya sampai Semarang pada tanggal 4 April 2022. "Kapal pengangkut baru bisa berlabuh di Semarang pada tanggal 6 April 2022 kemarin," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
