REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menilai penggunaan delik agama dalam merespons suatu kejadian masih belum bisa dihilangkan. Sebab ada sederet pasal pada Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik agama.
Taufik mengaku menyayangkan penggunaan delik agama dalam menanggapi suatu peristiwa. Apalagi bila hal itu menyangkut penondaan agama yang akan menguras perhatian publik.
"Di berbagai aturan hukum masih memuat delik-delik agama, utamanya adalah delik-delik yang bisa dikaitkan dengan persoalan penodaan agama," kata Taufik dalam webinar pada Kamis (7/4/2022).
Ia menambahkan, delik agama ada dalam KUHP pasal 156, 156 a, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546, dan 547. Namun menurutnya penerapan delik agama cenderung menghadirkan masalah.
"Beberapa penggunaan terhadap delik agama itu menimbulkan masalah-masalah yang menurut saya sangat fundamental. Ini akan mengganggu proses bernegara," ujar Taufik.
Taufik juga menyampaikan penggunaan delik agama didasari sejumlah hal. Yaitu soal pemahanan aparat penegak hukum mengenai delik agama, bagaimana masyarakat mengamati suatu peristiwa yang berhubungan dengan penistaan.
"Dan bagaimana posisi pemerintah melihat delik agama ini," ujar politikus asal partai Nasdem itu.
Selain itu, Taufik menyampaikan ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mencantumkan delik agama. Sehingga ia pesimis penggunaan delik agama bisa dihapuskan secara menyeluruh.
"Delik agama masih akan mungkin untuk selalu dipergunakan dalam berbagai peristiwa-peristiwa," sebut Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
