REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp 1.481 triliun. Terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 526 triliun, Pemda sebesar Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.
Guna mencapai target tersebut, diperlukan peran K/L, Pemda, BUMN, Perbankan, serta seluruh stakeholder, untuk bersama-sama mendorong percepatan optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa untuk produk UMKM, serta mengurangi belanja produk impor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengamanatkan, seluruh K/L dan Pemda wajib meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan Porsi UMK dan Koperasi, dan mempercepat penyerapan APBN dan APBD.
Khusus bagi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian juga diarahkan untuk melaksanakan kegiatan Showcase dan Business Matching lanjutan (Tahap 2) di Jakarta pada April 2022. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, Business Matching Tahap 2 ini dilaksanakan pada 11 sampai 23 April 2022, dengan waktu yang lebih panjang.
Sehingga diharapkan, akan semakin banyak produk UMKM masuk dalam e-Katalog yang ditargetkan mencapai 1 juta produk tahun ini. “Business matching bertujuan agar K/L dan Pemda, dapat memetakan kebutuhan pengadaan barang/jasanya dan mempertemukan dengan produk UMK dan Koperasi serta produk dalam negeri,” jelasnya dalam Konferensi Pers Pelaksanaan Bussiness Matching Tahap 2 secara virtual, di Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Konferensi pers tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R Manuhutu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KemenParekraf) Muhammad Neil El Himam dan Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Lotto Srianaita Ginting. Lebih lanjut Hanung mengatakan, KemenKopUKM juga akan bekerja sama dengan Kemendagri, agar dapat mendukung pelaksanaan Business Matching mandiri di daerah. Melakukan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga mencapai 100 persen dan menggunakan produk dalam negeri, khususnya UMKM.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan acara Showcase dan Business Matching Tahap 2 yang dimana meliputi, Sosialisasi Bersama Kemenkomarves, KemenKopUKM, Kemenpar, Kemendagri, Kemenperin dan LKPP kepada K/L dan Pemda yang menginformasikan, agar K/L dan Pemda dapat melakukan Business Matching mandiri (terdesentralisasi). “K/L dan Pemda dapat melakukan pengisian lanjutan RUP (menambahkan produk-produk yang bisa dipenuhi dari dalam negeri dan UMK) hingga 20 April 2022,” jelas dia.
Selanjutnya, melakukan Sosialisasi Pembiayaan berjaminan SPK PBJ kepada Perbankan oleh OJK. Sosialisasi kepada Marketplace Bela Pengadaan oleh KemenKopUKM. Mendorong pendaftaran UMK ke E-Katalog dan bela Pengadaan melalui Coaching Klinik dan/atau TOT (Seluruh K/L dan pemda). Dan melakukan Penyusunan Katalog Produk.
Pada tanggal 11 sampai 23 April 2022 akan diselenggarakan Showcase Tematik dengan menghadirkan produk-produk, yang selama ini dinilai belum dapat dipenuhi oleh UMKM dan menyelenggarakan kegiatan Business Matching dengan mengundang K/L. “Guna memaparkan hasil Business Matching mandiri (terdesentralisasi) yang telah dilakukan dan hasil tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi,” katanya.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menambahkan, diharapkan penyelenggaran Business Matching Tahap 2 ini berjalan lancar, dan sukses meraih lebih banyak lagi dari komitmen di Tahap 1. “Kami support sekali. Mendagri Tito Karnavian dalam setiap kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menekankan kepada Pemda untuk membentuk tim di daerah, dalam komitmen 40 persen dari anggaran daerah untuk produk UMKM, dan masuk dalam e-Katalog,” ujarnya.
Tercatat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah dibentuk di 20 provinsi dan 106 kab/kota. Untuk e-katalog terdapat di 27 provinsi dan 80 kab/kota yang mencakup 15.000 produk dari 100 penyedia dan 80 etalase. Sementara ada juga pemberian insentif pajak daerah yang diberikan kepada 4 Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sementara Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, dengan waktu yang lebih panjang berlangsung di Business Matching Tahap 2 ini, mendorong peningkatan belanja K/L lebih besar lagi. “Kata kuncinya bagi kami, bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata dia.
Kemenperin sebagai host di Business Matching Tahap 1 melaporkan telah mencapai komitmen belanja dari instansi sebanyak Rp 219,57 triliun. Dengan lima posisi teratas diduduki K/L belanja tertinggi, KemenPUPR sebesar Rp 43,7 triliun, Kemenhan Rp 35,3 triliun, Kemenkes Rp 11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp 11,27 triliun dan Kemenhub Rp 11,18 triliun.
“Kami menyampaikan data ini sebagai pemicu kementerian dan lembaga lain termasuk Pemda, agar lebih banyak belanja produk dalam negeri,” katanya. Reni juga merinci, saat ini pihaknya memiliki produk masterlist yang akan dikomitmenkan di Business Matching Tahap 2. Saat Business Matching Tahap 1 berlangsung pada Maret 2022 lalu, beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar adalah infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan dan kertas.
“Kertas kita masuk peringkat 9 di dunia, bahkan saat ini sudah peringkat ke 8 di dunia. Produsen dalam negeri kita sudah mampu bersaing bahkan untuk skala ekspor,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
