REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan BLT tersebut diberikan kepada 23,5 juta penerima.

"Kebutuhan anggarannya Rp 6,15 triliun digunakan keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos pemerintah dan Rp 750 miliar digunakan pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL), totalnya Rp 6,9 triliun," ujarnya saat webinar Macroeconomic Update 2022, Senin (4/4/2022).

Febrio merinci dana Rp 6,15 triliun akan dibagikan kepada 20,5 juta KPM yang tergabung dalam program keluarga harapan (PKH), dan kartu sembako. Sedangkan sisanya sebesar Rp 750 miliar akan dibagikan kepada para pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan minyak goreng dalam menjalankan usahanya.

"PKL makanan ini warung yang menggunakan minyak goreng sekitar 2,5 juta warung," kata Febrio.

Menurutnya dana tersebut masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 100.000 per bulan selama tiga bulan. Namun pembayarannya akan dilakukan sekaligus pada April sebesar Rp 300.000.

"Kita berikan pada April, Mei dan Juni, sebesar Rp 100 ribu per bulan per KPM dan dibayarkan April," kata dia.

Febrio menyebut BLT ini akan mulai dibagikan pada April. Hal ini mengingat ada momentum bulan puasa dan Ramadan, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi para penerima bantuan.

“Untuk penyalurannya, kepada pada penerima bansos pemerintah akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Sedangkan PKL akan diberikan melalui TNI dan Polri. Dari Kementerian Sosial bisa melalui PT Pos dan Bank Himbara,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika