REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Taliban mengatakan akan melarang penanaman narkotik di Afghanistan. Negara itu merupakan produsen opium terbesar di dunia.
"Mulai dari dekrit ini pemimpin tertinggi Emirat Islam Afghanistan, memberitahu semua rakyat Afghanistan, mulai sekarang dilarang keras menanam opium di seluruh negeri," kata perintah dari pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada, Ahad (3/4).
"Bagi siapa pun yang melanggar dekrit, tanamannya akan segera dihancurkan dan pelanggarnya akan diperlakukan sesuai dengan hukum Syariah," kata perintah yang diumumkan dalam konferensi pers Kementerian Dalam Negeri di Kabul.
Perintah itu mengatakan dilarang keras memproduksi, menggunakan atau memindahkan jenis narkoba lainnya. Masyarakat internasional menjadikan pengendalian narkoba sebagai tuntutan mereka pada kelompok yang merebut kekuasaan pada bulan Agustus tahun lalu dan sedang mencari pengakuan internasional.
Agar sanksi-sanksi terhadap Taliban yang sangat menghancurkan perekonomian Afghanistan dicabut. Sanksi-sanksi merusak sektor perbankan, bisnis dan pembangunan di negara itu.
Di Akhir masa kekuasaannya yang pertama pada awal 2000-an Taliban melarang penanaman opium saat mereka mencoba mendapatkan legitimasi internasional. Tapi menurut para pakar setelah mendapat penolakan keras dari masyarakat Taliban mengubah kembali sikap mereka.
Para petani dan anggota Taliban mengatakan beberapa bulan terakhir produksi opium Afghanistan meningkat tajam. PBB memperkirakan industri opium negara itu mencapai 1,4 miliar dolar AS pada tahun 2017 lalu.
Situasi ekonomi yang sangat buruk memaksa masyarakat di provinsi bagian selatan menanam tanam terlarang tersebut. Opium jauh lebih menguntungkan dibanding tanaman legal seperti gandum.
Sumber Taliban mengatakan pemerintah Afghanistan sudah mengantisipasi perlawanan keras dari sejumlah elemen yang menolak larangan penanaman opium. Beberapa bulan terakhir semakin banyak petani yang menanam opium.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
