REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (MPN PAKAR), Razikin, memandang kenaikan harga Pertamax, merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Itu karena mengingat harga minyak dunia mengalami kelonjakan.
"Persoalan kenaikan minyak dunia itu tentu saja berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Ini juga kemudian akan mempengaruhi naiknya nilai subsidi pada BBM bersubsidi seperti Solar dan Premium. Karena itu, apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, tentang menaikkan harga BBM jenis Pertamax harusnya tidak ada masalah," kata dia, Jumat (1/4/2022).
Razikin, yang juga Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, mengapresiasi kebijakan tersebut, karena diikuti juga dengan adanya subsidi untuk BBM jenis Pertalite.
“Indonesia saya kira menurut berbagai sumber, harga jual beberapa jenis BBM seperti Pertamax Pertamina Rp9.000 per liter, dan harga BBM non-subsidi kita ini lebih murah dibanding dengan negara tetangga kita, seperti Singapura Rp30.800 per liter, Thailand Rp20.300 per liter, Laos Rp23.300 per liter, Filipina Rp18.900 per liter, Vietnam Rp19.000 per liter, Kamboja Rp16.600 per liter dan Myanmar Rp16.600 per liter,” kata dia.
Selanjutnya Razikin menegaskan, menaikkan harga Pertamax dan menyubsidi Pertalite adalah sebuah formulasi kebijakan yang harus diambil. "Saya harus memberi apresiasi pada Erick Thohir, yang secara gamblang menyampaikan rencana tersebut, dan ini merupakan kebijakan yang tidak populis," ujarnya.
“Karena itu, saya percaya rakyat Indonesia dapat menerima apa yang disampaikan Erick Thohir. Hari-hari ini, seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama akibat konflik Rusia-Ukraina. Bahkan secara ekstrem kita mendorong Pertamina untuk menyiapkan skenario terburuk apabila situasi global seperti konflik Rusia-Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir,” kata Razikin.
Dikutip dari Antara, Erick Thohir mengatakan, pemerintah sudah memutuskan Pertalite dijadikan subsidi. "Pertamax tidak, jadi kalau Pertamax naik mohon maaf, tapi kalau Pertalite subsidi, tetap " ujar Erick dalam kuliah umum bertajuk "Milenial dan Digital Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional" di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (30/3/2022).
Erick menyebut kebijakan ini diambil menyusul tingginya subsidi pemerintah terhadap BBM yang selama ini mencapai puluhan triliun. Erick mengatakan BUMN sejak awal bertekad melakukan transformasi besar-besaran agar mampu berkontribusi lebih besar bagi negara lewat dividen.
"Tentu kita dukung program pemerintah leaat dividen karena tidak mungkin dalam kodnisi ekonomi hari ini pemerintah hanya mengandalkan pajak, perlu ada dividen yang dipakai untuk program apakah sekarang subaidi BBM yang masih berjalan," ucap Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
