REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Intelijen Negara (BIN) memperingatkan soal ancaman yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia karena berasal dari berbagai penjuru. Menurutnya, ancaman ini berpotensi menimbulkan konflik di dalam negeri.
Ketua Dewan Analisis Strategi (BIN), Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir, menyebut ancaman dari luar negeri bisa muncul karena ada dinamika global dan regional. Lalu ada ancaman dari dalam negeri yang timbul karena adanya perbedaan pada unsur SARA.
"Harusnya sejak dini sudah mulai ditanamkan pikiran kewaspadaan terhadap adanya ancaman. Kewaspadaan terhadap konflik yang disebabkan dinamika nasional," kata Munir dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (31/3/2022).
Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri Stadium General bertema “Optimalisasi Peran Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kerawanan Konflik Sosial dan Keamanan Nasional” di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Kamis (31/3/2022). Kuliah umum ini disaksikan oleh praja dan ASN di seluruh IPDN kampus daerah secara live streaming.
Munir menyatakan keberagaman tinggi yang dimiliki oleh Indonesia akan memicu potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. "Salah satu cara mengelola konflik tersebut adalah dengan membangun identitas nasional yang merupakan tugas negara," ujar Munir.
Munir menyebut praja IPDN berada di posisi strategis karena lahir di Generasi Z yakni usia produktif. Mereka unggul dari segi jumlah pada saat ini. "Diharapkan (praja IPDN) mampu memperkuat identitas nasional tersebut pada saat mengabdi kepada masyarakat sebagai pamong praja," ucap Munir.
Munir juga menyampaikan Praja IPDN harus mampu menjadi perekat sosial saat terjun ke masyarakat. "Tujuannya untuk meminimalkan terjadinya konflik dalam masyarakat," sebut Munir.
Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengakui praja sangat membutuhkan wawasan pemahaman dari BIN. Tujuannya agar mereka memahami apa yang dimaksud dengan radikalisasi, terorisme. Sehingga nanti pemahaman ini akan membantu menumbuhkan karakter yang lebih baik pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat.
"Tentunya praja yang dari seluruh nusantara ini nanti akan bertugas sebagai garda terdepan pemerintahan. Maka kalian harus bersikap proaktif dan sensitif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara," tutur Hadi.
Hadi juga mengatakan tradisi kuliah umum (stadium general) yang dilakukan IPDN merupakan upaya best practise agar praja lebih memahami isu-isu aktual. Kegiatan itu menghadirkan pejabat negara, praktisi, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah non kementerian.
"Selain itu juga guna membentuk suatu pemikiran yang lebih analisis di dalam menyikapi permasalahan dan dinamika yang berkembang," sebut Hadi Prabowo.
Diketahui, IPDN menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Astha Brata Utama kepada Kepala BIN Jenderal Pol (P) Budi Gunawan atas kotribusinya kepada IPDN, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masyarakat, ilmu pemerintahan dan berprestasi di bidang pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
