REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menuntaskan permasalahan air bersih di Jakarta yang masih belum selesai. Padahal, masalah tersebut sudah menahun melanda warga di sejumlah tempat di Jakarta.
"Kenapa masalah air bersih di Jakarta ini tak pernah selesai. Ini kota besar loh, masa bisa-bisanya masih ada warga yang mengeluh susah mendapatkan air bersih, padahal itu hak warga untuk mendapatkan air bersih untuk keberlangsungan hidupnya,” kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Ia kemudian mengambil beberapa contohnya, seperti warga Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang bertahun-tahun mengalami kesulitan akses air bersih sejak tahun 1980-an. Kemudian, temuan Kementerian Kesehatan RI terkait air isi ulang yang menjadi paling banyak dikonsumsi warga termasuk sumur bor atau gali terlindung.
Belum lagi, temuan air di salah satu daerah di Jakarta Barat yang terkontaminasi bakteri E Coli. "Hal itu berdasarkan Profil dan Status Kualitas Air Minum Rumah Tangga Indonesia 2021 yang dilakukan Tim Surveilans Direktorat Penyehatan Lingkungan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta tersebut.
Di sisi lain, kata dia, data menyebutkan baru sekitar 65 persen warga Jakarta yang memiliki akses air bersih. Menurutnya, angka itu masih jauh dari target Pemprov Jakarta, yakni mencakup 79,61 persen warga di akhir tahun 2022.
Terlebih dengan target Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta yang ingin mencakup seluruh warga dengan pipa air di tahun 2030 mendatang. Untuk itu, Kenneth yang juga Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII ini meminta agar Anies lebih fokus pada permasalahan air ini, karena jauh lebih penting bagi kebutuhan masyarakat, mengingat kebutuhan air bersih sangat diperlukan menjelang bulan Ramadhan.
"Sangat penting sekali dalam memperbaiki kualitas air kita, agar tidak membahayakan kehidupan Warga Jakarta, dan perbaikan harus dilakukan bersama dan kolektif. Kita harus benahi bersama-sama mulai dari masyarakat hingga pembuat kebijakan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
