Oleh : Bayu Hermawan, Jurnali Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Isu mengenai penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden masih terus 'digoreng' walau harga minyak goreng sedang mahal. Meski terdengar membosankan namun lucu juga masih banyak pihak yang menggulirkan isu ini.
Kalau mau dibilang sebagai anomali, mungkin bisa juga, lantaran biasanya jelang tahun-tahun politik alias semakin dekat pelaksanaan pemilu dan pilpres, hampir semua parpol dan tokoh politik saling berlomba-lomba mempersiapkan suksesi kepemimpinan. Namun kali ini semakin dekat pemilu, semakin gencar terdengar usulan dan isu mengenai penundaan pemilu serta memperpanjang masa jabatan presiden.
Isu penundaan pemilu plus perpanjangan masa jabatan presiden, bukan cuma dilontarkan dari kubu 'oposisi'. Kubu lingkaran pemerintah juga gak bosan memanaskan isu ini. Terbaru dan masih hangat tentu saja klaim Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal klaim 110 juta big data terkait penundaan pemilu. Klaim Luhut menjadi bahan yang kembali menghangatkan isu tersebut yang sudah mulai landai.
Sayangnya, Pak Luhut tidak mati-matian membela klaimnya. Pak Luhut tidak mau membuka dan mengungkap big data tersebut. Padahal kalau data tersebut dibuka dan diadu, bakal jadi sesuatu yang menarik. Terlebih berbagai pihak juga mempertanyakan dan meragukan data Pak Luhut. Terbaru, Lembaga survei Indonesia Polling Station (IPS) menyangkal klaim banyaknya masyarakat yang ingin pemilu ditunda.
Melalui hasil survei terbaru, IPS menemukan sebanyak 74,6 persen publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Bahkan hanya 15,2 persen saja yang setuju pemilu ditunda. "Ini berarti bahwa pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan mengenai 100 juta lebih rakyat Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024 layak dipertanyakan akurasinya," kata Alfin dalam konferensi pers virtual, Senin (28/3/2022).
Sebelumnya, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan banyaknya pihak yang membantah klaim rakyat ingin pemilu ditunda, berdasarkan data hasil survei, mungkin saja Pak Luhut bakal mau juga ungkap data 110 juta warga ingin masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Jangan mau kalah ya pak, lawan data dengan data, itu keren loh.
Bukan cuma Pak Luhut yang menyuarakan penundaan pemilu, sebelumnya ada juga salah satu Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah yang dengan menyuarakan penundaan pemilu. Ia mengatakan, jika parpol kompak pasti penundaan pemilu bisa terjadi. Ya kalau ini, boleh kita maklumin lah, mungkin isu ini cuma jadi komoditas dagangan jelang tahun politik. Terlebih si ketum Parpol itu juga secara terbuka siap jadi Capres. Eh tapi, mau jadi Capres kok bicara soal penundaan pemilu? kok sepertinya gak nyambung ya? apa gak percaya diri?
Ada benarnya juga, bahwa parpol bisa menentukan soal penundaan pemilu. Tapi syukurlah, parpol juara bertahan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menegaskan tidak mendukung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain PDIP, Nasdem, Demokrat juga sudah menyatakan tak setuju penundaan pemilu. Nah, kalau parpol-parpol besar sudah menyuarakan tak setuju, maka apakah perlu isu wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus digoreng? apalagi, Bapak Jokowi, juga sudah berkali-kali menegaskan tidak berminat menjadi presiden tiga periode.
Untuk itu, kepada para pembantu presiden sebaiknya gak perlu ngomporin agar pemilu ditunda. Ada bagusnya, mereka semakin serius membantu presiden dalam mengurus rakyat dan negara. Ada banyak hal yang masih perlu dibenahi, terlebih untuk persiapan pengalihan dari masa pandemi Covid menuju endemik, serta masalah-masalah lain. Jangan sampai Presiden Jokowi sering emosian di periode terakhir masa jabatannya. Jangan sampai Pak Jokowi marah-marah lagi. Kalau sering marah-marah, dikhawatirkan nanti muncul kompilasi di Youtube dengan judul "Jokowi Marah-marah", wah bahaya nanti ada standup comedian yang merasa tersaingi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
