Perdana Menteri Australia dan Selandia Baru pada hari Senin (28/03) mengungkapkan kekhawatirannya tentang potensi kehadiran militer Cina di Kepulauan Solomon.
Dilansir Associated Press, sebuah dokumen yang bocor minggu lalu menunjukkan kesepakatan bahwa Cina dapat meningkatkan kehadiran militernya di Kepulauan Solomon, termasuk dengan kunjungan kapal.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan dia telah berbicara dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern selama akhir pekan tentang perkembangan tersebut dan berencana untuk berbicara dengan rekan-rekannya di Papua Nugini dan Fiji pada hari Senin (28/03).
"Laporan yang kami lihat tidak mengejutkan kami dan merupakan pengingat akan tekanan dan ancaman terus-menerus yang hadir di kawasan kami terhadap keamanan nasional kami sendiri," kata Morrison kepada wartawan.
"Ini adalah masalah yang menjadi perhatian kawasan tetapi tidak mengejutkan. Kami telah lama menyadari tekanan ini,” tambahnya.
Sementara PM Selandia Baru Jacinda Ardern menggambarkan kemungkinan pasukan militer Cina ditempatkan di Kepulauan Solomon sangat mengkhawatirkan.
"Kami melihat tindakan seperti itu sebagai potensi militerisasi kawasan,” katanya kepada Radio NZ.
"Kami melihat sangat sedikit alasan dalam hal keamanan Pasifik untuk kebutuhan dan kehadiran seperti itu. Kami memelihat ini sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Apa isi kesepakatan Cina-Kepulauan Solomon?
Sebelumnya, Kepulauan Solomon mengungkapkan pada hari Kamis (24/03) bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama kepolisian dengan Cina. Namun, draf teks pengaturan keamanan yang lebih luas yang bocor secara online membuat negara-negara tetangga Kepulauan Solomon resah.
Di bawah ketentuan rancangan perjanjian, Cina dapat mengirim polisi, personel militer, dan angkatan bersenjata lainnya ke Kepulauan Solomon "untuk membantu menjaga ketertiban sosial” dan untuk berbagai alasan lainnya. Cina juga bisa mengirim kapal ke pulau-pulau untuk persinggahan dan untuk mengisi kembali persediaan.
Menanggapi perjanjian ini, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Beijing dan Kepulauan Solomon "melakukan penegakan hukum dan kerja sama keamanan yang normal atas dasar perlakuan yang sama dan kerja sama yang saling menguntungkan.”
Belum jelas kapan perjanjian keamanan ini akan dirampungkan, ditandatangani, atau mulai berlaku.
Kecewa dengan Australia
Pemimpin oposisi Kepulauan Solomon Matthew Wale mengatakan dalam wawancaranya dengan televisi Australia ABC bahwa dirinya kecewa terhadap Australia karena tidak bertindak untuk menghentikan kesepakatan tersebut, setelah dia memperingatkan Komisaris Tinggi Australia untuk Kepulauan Solomon Lachlan Strahan.
Strahan pada Senin (28/03) lewat Twitternya menanggapi dengan mengatakan: "Australia telah meningkatkan kekhawatiran dengan (Kepulauan Solomon) tentang rencana kerja sama keamanan Kepulauan Solomon-Cina secara teratur dan dengan hormat. "Keluarga Pasifik" adalah tempat terbaik untuk menyediakan bantuan keamanan ke Kepulauan Solomon.
Lebih lanjut, Washington juga telah menyatakan kekhawatiran tentang Cina yang membangun kerja sama militer. Atas dasar inilah Amerika Serikat (AS) kembali membuka kedutaan besarnya di Honiara, ibu kota Kepulan Solomon.
Kepulaun Solomon, negara dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa yang berlokasi 2.000 kilometer di timur laut Australia ini mengalihkan haluan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing pada tahun 2019 lalu. Hal tersebut mengisyaratkan pengaruh Cina yang tumbuh di Pasifik.
rap/hp (AP, Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
