REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), KH Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam urusan agama dan Islam, Mahmoud Al-Habbash secara daring pada Ahad (28/3/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengatakan, NU adalah jam'iyah yang setahun lagi akan mencapai usia 100 tahun. NU memiliki tidak kurang dari 100 juta orang pengikut di seluruh wilayah Indonesia dan berbagai negara.
"NU sejak awal, sejak munculnya masalah di tanah suci atau Baitul-Muqaddas dan masalah antara rakyat Palestina dengan bangsa Yahudi di sana, NU tidak pernah berhenti dan selalu berada di pihak rakyat Palestina," kata Gus Yahya dalam pertemuannya dengan Penasihat Presiden Palestina secara daring, Ahad (27/3/2022) sore.
Gus Yahya mengatakan, NU selau berupaya mencari jalan untuk bisa sungguh-sungguh secara nyata membantu rakyat Palestina mendapat masa depan yang lebih baik. NU sangat mengerti masalah yang menyangkut Palestina dan Israel adalah persoalan yang sangat rumit serta saling tumpang tindih antara satu masalah dengan masalah lainnya. Ada masalah politik, keagamaan dan lain sebagainya
"Maka kita perlu memikirkan strategi yang lebih tepat juga untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memulainya pada titik yang paling menentukan, sebelum mengembangkan upaya kita untuk meliput semua masalah-masalah yang ada," ujarnya.
Gus Yahya menegaskan, pihaknya ingin berupaya membantu rakyat Palestina, bukan hanya bersimpati dari jauh atau mengirimkan bantuan dari jauh. Tapi NU ingin berperan langsung dan bertindak langsung ke dalam dinamika pergulatan terkait dengan masalah masalah yang ada tersebut.
"Tapi kami harus memilih, dimensi apa dari permasalahan yang rumit ini yang harus dimasuki oleh NU, karena sebagaimana saya singgung tadi ada masalah politik dan agama, untuk saat ini NU memilih untuk mulai dari domain keagamaan, dari dimensi keagamaan karena NU bukan organisasi politik," jelas Gus Yahya.
Ketua Umum PBNU ini mengatakan, NU berada di bawah wewenang dan kedaulatan pemerintah Indonesia. NU memilih dimensi keagamaan dan menyerahkan permasalahan politiknya ke pemerintah Indonesia. Supaya NU tidak melanggar batas-batas wewenang.
"Bagi kami keberpihakan kepada nasib rakyat Palestina bukan hanya soal berpihak kepada sesama Muslim, bukan soal membela Masjid Al Aqsa tapi ini adalah soal keberpihakan kami kepada kemanusiaan seluruhnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
