Sekjen DPR: Anggaran Gorden Rumdin Anggota Dewan Rp 48 Miliar, Itu untuk 505 Rumah

Untuk satu rumahnya terdiri dari 11 komponen gorden

Senin , 28 Mar 2022, 15:58 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengklarifikasi besaran anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas (rumdin) anggota DPR senilai Rp 48 miliar.
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengklarifikasi besaran anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas (rumdin) anggota DPR senilai Rp 48 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengklarifikasi besaran anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas (rumdin) anggota DPR senilai Rp 48 miliar. Indra mengatakan anggaran tersebut diadakan total untuk 505 rumah dinas anggota DPR.

"Rp 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). 

Indra mengungkapkan, untuk satu rumahnya terdiri dari 11 komponen. Adapun rinciannya yaitu di lantai satu untuk jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela tangga. Sementara di lantai dua untuk tiga jendela ruang tidur anak, jendela voit ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga. 

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp 80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 48.745.624.000. Untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate Rp 46.194.954.000. Nah untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332," jelasnya.

Ia menjelaskan angka tersebut muncul dari TOR yang diajukan di tahun 2021. Kemudian dilakukan review oleh inspektorat utama DPR. 

"Berdasarkan kelayakan harga pasar dan review tersebut itulah yang dijadikan dasar kami untuk menyampaikan anggaran ke kementerian keuangan, inspektorat keuangan sebagai syarat utama itu," ungkapnya. 

"Sebelum diajukan ke Kemenkeu  mekanisme di DPR, di sekretariatan juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan badan urusan rumah tangga. Jadi semua kegiatan itu di samping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," imbuhnya.