REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kerukunan hidup bermasyarakat harus terus diperkuat oleh semua unsur di Tanah Air. Hal ini penting demi menjaga keutuhan dan kondusivitas berbangsa dan bernegara.
Demikian benang merah pertemuan DPW Partai NasDem Jawa Barat dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah (PGI-W) Jawa Barat, di kantor PGI-W Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (25/3). Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, memastikan pihaknya serius dalam merawat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat.
Situasi yang terjaga baik ini menjadi modal penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kami concern dalam hal ini. Makanya kedatangan kami ke sini untuk mendengarkan, membuka ruang komunikasi dengan semua kelompok masyarakat di Jawa Barat, khususnya dengan organisasi kemasyarakatan berbasis agama," katanya.
Saan mengakui, masyarakat Jawa Barat kental dengan ikatan keagamaan. Dia pun menilai, hal ini bisa menjadi persoalan jika tidak ada komunikasi yang baik di antara semua pihak.
"Kita mencari irisan-irisan yang bisa disinergikan, yang bisa dikolaborasikan. Hari ini kami banyak mendapatkan masukan, hal-hal yang memang nanti bisa NasDem perjuangkan," ujar dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (26/3/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Umum PGI-W Jawa Barat, Paulus Wijono, mengeluhkan, banyaknya program kemasyarakatan di PGI-W yang kurang direspons oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, kata dia, jika pihak eksekutif tersebut mau berkolaborasi, menurutnya, akan banyak masyarakat yang diuntungkan.
"Di Cimahi saja ada 30 ribu umat yang tergabung dalam PGI-W. Tentu ini potensi yang besar jika dikolaborasikan dengan program-program kemasyarakatan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengeluhkan, minimnya peran pemerintah dalam mendampingi perizinan pembangunan rumah ibadah. Bahkan, menurutnya banyak aparatur pemerintah daerah yang tidak paham tentang peraturan pembangunan rumah ibadah.
"Ditambah ketidakmengertian masyarakat. Kami concern, karena kalau dibiarkan, ini berpotensi masalah besar," katanya.
Dia pun meminta, pemerintah aktif menginventarisasi rumah ibadah mana saja yang berpotensi menimbulkan konflik. Jika dibiarkan, Paulus pun khawatir, akan terjadi perselisihan di masyarakat.
"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, juga mendampingi terkait perizinan rumah ibadah," ujarnya.
Menyikapi hal itu, Saan memastikan pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat. "Apalagi kami sebagai pengusung utama (gubernur Jawa Barat), tentu ini akan kami sampaikan ke Pemprov Jabar. Juga dengan jaringan kami yang ada, kami akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
