REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- DPRD Kota Bogor memanggil Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Trans Pakuan untuk memaparkan rencana bisnis (business plan) perusahaan transportasi di Kota Bogor. Sayangnya, dalam rapat kerja kali ini, dewan menyayangkan sikap Perumda Trans Pakuan yang tidak bisa memaparkan rencana bisnis yang telah diminta dalam pertemuan beberapa pekan lalu.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menjelaskan, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (24/3), diharapkan semua pemangku kepentingan transportasi bisa memaparkan business plan yang diharapkan. Terutama, terkait kegiatan inti (core business) dari perusahaan transportasi yang mengelola armada Biskita Transpakuan tersebut.
Kenyataannya, Aswandi menyebut, pemaparan yang disampaikan Direktur Perumda Trans Pakuan Lies Permana Lestari seperti masih di awang-awang. Alih-alih menjelaskan core business, dia menuding, Lies justru malah menjelaskan tentang kegiatan sampingan (side business) Perumda Trans Pakuan.
"Saya kan menyayangkan yang disampaikan Direktur Perumda Trans Pakuan. Jangan dilupakan bahwa Perumda Trans Pakuan core business utamanya adalah transportasi. Bukan masalah iklan, advertising, perparkiran, bukan masalah itu. Core business utamanya adalah transportasi," ucap Kiwong, sapaan akrab Aswandi, ketika ditemui di Kota Bogor, kemarin.
Menurut dia, sebaiknya Perumda Trans Pakuan menyelesaikan dulu aktivitas di core business utamanya dalam mengelola Biskita Trans Pakuan. Baru setelah itu, melebarkan sayap ke bisnis usaha lainnya. "Sekarang lebih konsentrasi ke bisnis usaha lainnya. Bisnis utamanya core-nya, transportasi bingung juga mau ngapain? Kan nggak boleh gitu," ujar Kiwong.
Politikus PPP tersebut memperkirakan, langkah Perumda Trans Pakuan tidak fokus lantaran belum memiliki modal. Kendati demikian, seharusnya Perumda Trans Pakuan bisa meyakinkan pihak legislator untuk menyampaikan rencananya dalam mengembangkan transportasi di Kota Bogor.
Pasalnya, belum lama ini Perumda Trans Pakuan baru saja berubah nama dari Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). Dalam perubahan nama, Kiwong berharap Perumda Trans Pakuan bisa berdiri di kaki sendiri dan menyelesaikan masalah yang terjadi sebelumnya sendiri. Dia tidak ingin masalah perusahaan harus diselesaikan dengan meminta penyertaan modal pemerintah (PMP) dari Pemkot Bogor.
"Nanti setelah kita lihat mereka bisa beridri di kaki sendiri, bisa mengurai masalahnya, yang terjadi hari ini, bisa settle sebagai suatu perusahaan. Mereka minta PMP dan itu bisa di kita pahami, bisa dirasionalkan sama kita, ya kita juga Insya Allah pasti ditolong," ucap Kiwong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
