REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mengungkapkan alasan penetapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen yang berlaku pada 1 April 2022. Adapun kenaikan pajak ini merupakan bagian dari UU Harmonisasi Perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan pajak ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi rakyat. Hal ini sesuai amanah Pancasila.“Tujuannya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya saat webinar, Rabu (23/3/2022).

Menurutnya dalam beleid tersebut ada banyak instrumen yang disesuaikan, salah satunya diatur bahwa UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh), sehingga beberapa aturan ini menjadi satu kesatuan yang menciptakan keadilan bagi masyarakat. Hal ini juga untuk mendapatkan keringanan namun sisi lain ada tarif yang dinaikan untuk menjaga keseimbangan.

“Jadi kalau Indonesia dari 10 ke 11 persen tambah satu persen itu untuk PPN ikut kontribusi dan PPh makin adil dan dari sisi UMKM masyarakat tidak mampu diberikan bantuan. Itu konsep keadilan,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebut tarif PPN 11 persen juga masih lebih rendah apabila dibandingkan negara lain misalnya antar anggota G20 ataupun OECD. “Kita lihat bahwa PPN di negara tersebut itu sekitar 15 persen hingga 15,5 persen bahkan,” ucapnya.

Selain itu Sri Mulyani juga menegaskan beberapa barang dan jasa bisa jadi dibebaskan dari tarif PPN atau dikenakan tarif dengan besaran yang sangat rendah. Adapun beberapa yang dikecualikan yakni jasa yang digunakan masyarakat banyak serta barang yang menjadi bahan kebutuhan pokok.

Kedua golongan ini dimungkinkan untuk mendapatkan tarif yang hanya satu persen, dua persen, tiga persen atau bahkan dibebaskan sama sekali. “Itu juga konsep keadilan. PPN yang merupakan kebutuhan jasa masyarakat seperti pendidikan, kesehatan hingga bahan pokok,” ucapnya.

Berikut daftar barang-jasa tidak terkena PPN 11 Persen:....

Ikuti Whatsapp Channel Republika