REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, yaitu Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn telah tiba di Myanmar awal pekan ini dalam upaya mengakhiri gejolak politik di negara itu. Dalam pembicaranya dengan pemimpin junta, ia mendesak militer untuk menahan diri dalam serangan ke warga sipil.
Prak Sokhonn juga membahas soal akses untuk bertemu pemimpin terguling Aung San Suu Kyi. Namun militer tetap tidak mengizinkannya dan mengatakan, tidak akan ada akses ke Su Kyi selama persidangannya berlangsung.
Prak Sokhonn juga meminta pembebasan tahanan termasuk ekonom Australia Sean Turnell. Kemudian komandan junta Min Aung Hlaing mengatakan kepadanya bahwa dia akan mempertimbangkan permintaan untuk melihat Suu Kyi dan tahanan lainnya di waktu mendatang.
Suu Kyi digulingkan oleh militer dalam kudeta 1 Februari. Usai kudeta, krisis politik kacau dan pertumpahan darah tidak terhindarkan di negara yang setelah satu dekade reformasi demokrasi tentatif.
Pemenang Nobel diadili untuk puluhan pelanggaran termasuk melanggar undang-undang rahasia negara dan berbagai tuduhan korupsi. Dia telah dinyatakan bersalah atas beberapa kejahatan, tetapi telah menolak semua tuduhan.
Prak Sokhonn memahami bahwa para kritikus memandang perjalanannya ke Myanmar pekan ini sebagai bentuk melegitimasi junta. Namun menurutnya kunjungan dua hari itu merupakan langkah positif menuju penyelesaian krisis, yang menurutnya tidak dapat dilakukan hanya selama kepemimpinan Kamboja di ASEAN tahun ini.
"Masalah Myanmar rumit, perlu waktu lama untuk diselesaikan, kami tidak dapat menyelesaikannya selama satu kepemimpinan atau kepemimpinan saat ini," katanya kepada wartawan sekembalinya ke Kamboja.
"Saya tahu dari berbagai tingkat harapan pada kunjungan itu, saya juga tahu orang-orang yang ingin melihat gencatan senjata dan saya bertemu semua pihak yang terlibat, dan kembali ke normalnya demokrasi," imbuhnya.
"Saya mengerti alasan di balik kritik, mereka tidak ingin saya memberikan legitimasi kepada anggota dewan negara bagian," katanya, merujuk pada junta.
ASEAN telah melarang para jenderal menghadiri pertemuan puncaknya sampai mereka melihat kemajuan konsensus lima poin yang disepakati tahun lalu untuk mengakhiri kekerasan. PBB pekan lalu mengatakan tentara telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dengan sengaja menargetkan warga sipil. Namun militer belum menanggapi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
