REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia saat ini masih membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan siap kerja. Hal ini untuk mendukung kebutuhan industri dan mengatasi masalah link and match permasalahan ketenagakerjaan.
"Kita masih membutuhkan 100 juta tenaga kerja terampil, bahkan lebih," kata Wapres di sela Balai Latihan Vokasi dan Produktifitas Bandung Barat.
Karena itu, Wapres menilai perlunya pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satunya, melalui program vokasi yang diselenggarakan Badan Latihan Kerja (KBLK) yang ada di berbagai daerah.
Ia mengatakan, BLK diharapkan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri. Sebab, keberhasilan pelatihan vokasi di BLK akan turut memberikan efek yang positif terhadap penurunan angka pengangguran, maupun kemajuan berbagai industri.
Wapres mengungkap, BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,2 persen menjadi sekitar tujuh persen.
"Ke depan, BLK diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global," katanya.
Wapres melanjutkan, melalui BLK juga bisa mengatasi masalah linked and match ketenagakerjaan, yakni menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. BLK juga berperan dalam membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien.
Wapres mengungkap, beberapa masalah mismatch dunia kerja yakni daya serap industri tidak sesuai dengan jumlah lulusan SMK dan kurikulum yang mismatch dengan kebutuhan industri.
Selain itu, daerah belum memiliki peta industri sehingga program keahlian SMK belum sesuai dengan kebutuhan industri, dan terakhir, penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Oleh karena itu, ia menilai keberadaan BLK perlu terus diperluas. Saat ini baru terdapat 21 BLK yang tersebar di 16 provinsi. "Maka perlu didorong sinergi Kemenaker dengan Pemda, termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung realisasi BLK dengan membangun 1 Provinsi 1 Unit Pelaksana Teknik Pusat (UPTP)," ujar Wapres.
"Kementerian Ketenagakerjaan agar mempercepat program transformasi BLK dengan membangun 1 Provinsi 1 Unit Pelaksana Teknik Pusat (UPTP), sehingga pembinaan dan pelatihan berjenjang dapat dilakukan ke UPT Daerah dan BLK Komunitas binaannya," kata Wapres menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
