REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Barat sedang menilai apakah Rusia harus tetap di G20 setelah invasinya di Ukraina. Demikian menurut sejumlah sumber kepada kantor berita Reuters.
Sumber itu meyakini, setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia dari G20 kemungkinan akan diveto oleh anggota-anggota G20 seperti China, India, Arab Saudi, sehingga akan mendorong sejumlah negara lain melewatkan pertemuan-pertemuan G20 tahun ini.
"Ada beberapa diskusi tentang apakah pantas bagi Rusia menjadi bagian G20," kata seorang sumber di G7. "Jika Rusia tetap menjadi anggota, (G20) akan menjadi organisasi yang kurang bermanfaat."
G20 adalah kelompok 20 negara dan kawasan dengan ekonomi terbesar di dunia.Bersama kelompok yang lebih kecil G7 (AS, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang dan Inggris), G20 menjadi platform penting untuk berkoordinasi secara global dalam berbagai hal, mulai dari aksi perubahan iklim hingga utang antarnegara.
Rusia sedang menghadapi berbagai sanksi internasional yang dipelopori oleh Barat, termasuk sanksi yang mengeluarkan negara itu dari sistem transaksi bank global SWIFT.
Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan, saat ditanya apakah Presiden Joe Biden akan bertindak untuk mendorong Rusia keluar dari G20, pada Selasa mengatakan, pihaknya meyakini bahwa keberadaan Rusia di institusi dan komunitas global adalah hal yang tidak biasa.
"Namun, AS berencana mendiskusikan hal itu dengan sekutunya sebelum mengumumkan keputusan," kata dia.
Seorang sumber di Uni Eropa secara terpisah memastikan adanya diskusi tentang status Rusia dalam pertemuan-pertemuan mendatang G20 yang kini dipimpin oleh Indonesia."Sangat jelas bagi Indonesia bahwa kehadiran Rusia dalam pertemuan tingkat menteri mendatang akan menjadi problem besar bagi negara-negara Eropa," kata sumber itu.
Dia menambahkan belum ada proses yang jelas untuk mengeluarkan sebuah negara dari keanggotaan G20. Pada awal dekade 2000-an, G7 diperluas menjadi format baru "G8", termasuk Rusia. Namun Moskow ditangguhkan keanggotaannya setelah mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014.
Sebelumnya pada Selasa, Polandia mengatakan pihaknya mengusulkan kepada AS agar pihaknya menggantikan Rusia di G20 dan usulan itu mendapat "respons positif".
Juru bicara Departemen Perdagangan AS mengatakan sebuah "pertemuan yang baik" telah digelar pekan lalu antara menteri ekonomi Polandia Piotr Nowak dan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo."Dia (Raimondo) mendengarkan pandangan Polandia atas sejumlah topik, termasuk G20, tapi tidak mengungkapkan sikapnya atas nama Pemerintah AS terkait usulan G20 Polandia," kata sang juru bicara.
Sumber di G7 itu mengatakan tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia, yang kini mengetuai G20, atau anggota lain seperti India, Brazil, Afrika Selatan dan China setuju untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok itu."Mustahil mengeluarkan Rusia dari G20" kecuali Moskow membuat keputusan sendiri tentang hal itu, kata seorang pejabat negara Asia anggota G20.
"Tak ada prosedur untuk mencabut keanggotaan G20 Rusia."
Jika negara-negara G7 memutuskan untuk melewati pertemuan G20 tahun ini, hal itu dapat menjadi sinyal kuat bagi India. New Delhi dikecam oleh negara-negara Barat karena tidak mengutuk invasi Rusia dan mendukung tindakan Barat terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.
Wakil Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam sebuah seminar mengatakan bahwa posisi Indonesia selalu netral dan akan menggunakan kepemimpinannya di G20 untuk berusaha mengatasi setiap persoalan.
"Rusia telah menyatakan "komitmen kuat" untuk menghadiri pertemuan G20 dan anggota-anggota lain tak bisa melarangnya untuk hadir," katanya.
Status Rusia di badan-badan multilateral lain juga sedang dipertanyakan.Di Jenewa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatakan sejumlah delegasi di sana menolak bertemu mitra dari Rusia dalam berbagai pertemuan.
"Banyak pemerintah telah mengemukakan keberatan atas apa yang terjadi di sana dan itu diwujudkan dalam keengganan untuk terlibat dengan anggota bersangkutan," kata juru bicara WTO Keith Rockwell.
Rusia menjadi musuh bersama negara-negara Eropa dan Amerika Serikat serta sekutu setelah menyerang Ukraina. Invasi Rusia dinilai sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
