REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Uni Eropa menggelar kembali pembicaraan untuk membahas potensi keanggotaan Turki di perhimpunan Benua Biru tersebut. Hal itu disampaikan saat Turki tengah berperan aktif dalam memediasi Rusia dan Ukraina.
“Kami berharap Uni Eropa segera membuka bab-bab negosiasi keanggotaan dan memulai negosiasi serikat pabean tanpa menyerah pada perhitungan sinis,” kata Erdogan setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Ankara, Selasa (22/3/2022), dikutip laman Al Arabiya.
Negosiasi aksesi Turki ke Uni Eropa dimulai pada 2005. Namun proses pembicaraan telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Pemicunya adalah ketegangan antara kedua belah pihak. Uni Eropa menuduh Turki menjauh dari supremasi hukum dan nilai-nilai yang menjadi fondasi pendirian Uni Eropa.
Hubungan antara Turki dan Uni Eropa memburuk setelah peristiwa percobaan kudeta terhadap pemerintahan Erdogan pada Juli 2016. Uni Eropa kerap mengkritik tindakan keras dan serangan terhadap kebebasan berbicara yang muncul pascaperistiwa gagalnya kudeta. Akibat peristiwa itu, pemerintahan Erdogan memang menangkap puluhan ribu orang, termasuk wartawan.
Turki dan Uni Eropa juga sempat terlibat perselisihan perihal dana bantuan untuk pengungsi Suriah. Pada 2019, Erdogan sempat mengancam akan membuka kembali jalur pengungsi Suriah menuju Eropa jika negaranya tidak mendapatkan bantuan internasional yang memadai.
Dalam kesepakatan migrasi 2016, Turki bersedia menampung pengungsi Suriah yang ingin menyeberang ke Eropa. Sebagai imbalannya, Uni Eropa memberikan dana bantuan enam miliar euro dan perjalanan bebas visa ke Benua Biru bagi warga Turki. Namun Turki menganggap dana bantuan yang diberikan Uni Eropa tidak memadai untuk membiayai kebutuhan para pengungsi. Turki telah menampung lebih dari 3,7 juta pengungsi Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
