REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan Indonesia memegang prinsip menjalankan politik bebas aktif. Pernyataan Fadli Zon ini dilontarkan menanggapi isu global berupa konflik dan peperangan yang meningkatkan imigran dari sejumlah negara korban konflik dan terjadinya perdagangan manusia.
Menurut Fadli Zon untuk menyelesaikan masalah tersebut penting juga untuk memahami posisi masing masing negara, termasuk Indonesia. Apalagi di tengah kompleksitas masalah itu dalam beberapa dekade ini banyak negara semakin protektif menjaga perbatasannya.
“Memang sudah terjadi dalam beberapa dekade yang semakin kompleks. Masalah migrasi juga terkait hak asasi manusia karena banyak yang menjadi korban. Apalagi salah satu masalah dari migrasi ini juga adanya perdagangan manusia,” jelas Fadli Zon, Selasa (22/3/2022).
Dalam forum yang bertajuk ‘Parlimentary Impetus to Local and Regional Development of Countries with High Levels of International Migration and to Stopping All Forms of Human Trafficking and Human Rights Abuses’, ia menyampaikan negara-negara seperti Myanmar, Suriah, Yaman, Myanmar, dan Palestina sedang berupaya untuk menyelesaikan konflik negara.
Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi isu perdagangan manusia. Perempuan, anak-anak, dan kelompok yang lemah jadi korban eksploitasi. Walaupun begitu, dengan dukungan dari berbagai negara diharapkan isu HAM dan demokrasi bisa segera terselesaikan.
“Kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah kita. Sebagai co-rapporteur, saya bersama pimpinan lainnya akan mengintegrasikan setiap paparan (delegasi negara yang hadir) sebagai masukan dan usulan untuk kepentingan resolusi IPU,” papar politikus Partai Gerindra itu.
