REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengajak Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kekerdilan (stunting).
"Kantong-kantong kekerdilan (tengkes) dan kemiskinan ekstrem ini banyak berada di wilayah umat kita yang mayoritas penduduknya Muslim. Mereka terhimpit dengan kemiskinan dan menderita tengkes untuk anak-anaknya. Umat dan bangsa ini memerlukan partisipasi masyarakat, termasuk persaudaraan haji Indonesia," ujar Muhadjir dalam Harlah ke-32 IPHI di Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Muhadjir mengatakan pemerintah telah meluncurkan Peraturan Presiden 105/2021 tentang Percepatan Penanganan Daerah Tertinggal yang di dalamnya memuat pengentasan kekerdilan.Pemerintah menargetkan penurunan angka kekerdilan menjadi 14 persen dan kemiskinan ekstrem bisa ditekan serendah-rendahnya pada 2024. Angka kemiskinan ekstrem kini berada di angka 4 persen dari 9,2 persen kumulatif kemiskinan.
"Saya kira masalah kemiskinan, masalah kekerdilan, dan juga masalah ketertinggalan ini akan menjadi persoalan yang sangat fundamental dalam upaya kita untuk menuju Indonesia yang membawa kemajuan," kata dia.
Muhadjir menyebut bahwa indikator kemabruran seseorang setelah berhaji, bukan dilihat dari seberapa sering pergi ke Tanah Suci. Tetapi, lewat kontribusi nyata dalam membantu sesama, utamanya mereka yang membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
